MUSI BANYUASIN — Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Muba Ardiansyah menyatakan data yang valid dan tepat waktu tidak hanya menentukan nilai LPPD, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan mewakili Bupati Muba H. M. Toha Tohet dalam kegiatan sosialisasi yang digelar secara virtual tersebut.
Menurut Ardiansyah, penginputan data triwulan harus dikerjakan serius agar tidak ada data yang tertinggal atau tidak sesuai kondisi lapangan. Pemutakhiran profil daerah juga diminta dilakukan berkelanjutan supaya perencanaan pembangunan Muba Maju Lebih Cepat berjalan berbasis data yang benar.
Ardiansyah menegaskan LPPD mencerminkan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun. Jika datanya akurat, lengkap, dan tepat waktu, potret pembangunan akan terlihat jelas.
"LPPD bukan sekedar laporan tahunan, tapi cerminan dari kinerja kita selama satu tahun. Jika datanya akurat, lengkap dan tepat waktu, maka potret pembangunan juga akan terlihat jelas. Untuk itu, kita harus serius dalam penginputan data triwulan ini, jangan sampai ada data yang tertinggal atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Mohammad Noval menyampaikan sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas operator dalam penginputan data capaian kinerja. Data triwulan dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan daerah.
"Sosialisasi ini kami lakukan agar seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama dalam pengisian LPPD. Data triwulan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. Kami berharap agar setiap daerah bisa tertib dalam pelaporan dan pemutakhiran data profil di daerah nya masing-masing," jelas Mohammad Noval.
Noval menekankan pentingnya konsistensi antara data dukung dengan data capaian yang diinput. Dengan begitu, hasil evaluasi LPPD Tahun 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Kegiatan di Ruang Rapat Randik itu menghubungkan seluruh perangkat daerah, camat, dan operator data Muba dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Pemkab Muba berharap pelaporan triwulan berjalan tertib sehingga evaluasi kinerja daerah tidak terkendala data yang tidak sesuai.