PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima kunjungan silaturahmi Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur, Kamis (4/6/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah provinsi dan TNI AD terkait sinergi pembangunan dan keamanan di Bumi Sriwijaya.
Kunjungan ini merupakan silaturahmi resmi pertama Pangdam II Sriwijaya setelah menjabat. Mayjen TNI Ujang Darwis didampingi sejumlah pejabat utama Kodam II Sriwijaya. Mereka diterima langsung oleh Gubernur Herman Deru di ruang kerjanya.
Meski agenda pertemuan tidak dibuka untuk publik, sumber di lingkungan Pemprov Sumsel menyebut pembahasan meliputi rencana kerja sama pengamanan wilayah dan dukungan TNI terhadap program pembangunan daerah. Kedua pihak juga membahas stabilitas keamanan menjelang agenda nasional ke depan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Sumsel dan Kodam II Sriwijaya memiliki sektor kolaborasi yang sudah berjalan. Mulai dari program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang fokus pada pembangunan infrastruktur perdesaan, hingga pendampingan ketahanan pangan di daerah rawan.
Herman Deru dikenal dekat dengan kalangan militer. Sejak menjabat, ia kerap menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah sipil untuk menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Selatan yang luas dan rawan konflik lahan.
Pertemuan ini juga menjadi sinyal awal bahwa koordinasi antara Pemprov dan Kodam akan diperkuat, terutama dalam menghadapi potensi bencana alam dan pengamanan Pilkada serentak yang akan datang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang dirilis oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumsel maupun dari pihak Kodam II Sriwijaya terkait hasil pertemuan. Biasanya, hasil audiensi semacam ini akan dituangkan dalam notulen rapat dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas sektor.
Silaturahmi seperti ini menjadi tradisi di lingkungan birokrasi Sumsel. Selain mempererat hubungan institusi, pertemuan juga menjadi ajang tukar informasi intelijen dan kondisi sosial politik terkini di 17 kabupaten/kota.