SUMATERA SELATAN — General Manager Bandara Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menyatakan perusahaan akan memenuhi kewajiban tersebut sesuai tenggat yang ditetapkan. Pembayaran PBB-P2 tahun 2026 ini mengacu pada Keputusan Bupati Maros nomor 575/KPTS/900.1/VII/2026 yang terbit pada 2 Juli 2026.
Keputusan bupati itu memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif PBB-P2. Kebijakan ini berlaku mulai 4 Juli hingga 31 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Kabupaten Maros ke-67 dan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
“Untuk PBB-P2 Tahun 2026, kami mengacu pada Keputusan Bupati Maros tersebut,” ujar Ruly dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2026). Dengan begitu, kewajiban pembayaran Bandara Sultan Hasanuddin masih dalam rentang waktu yang ditetapkan pemerintah daerah.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa tenggat pembayaran pajak bandara berubah. Awalnya jatuh tempo pada September 2026, namun dimajukan menjadi Juni 2026.
Penjabat PGS Branch Communication & CSR Department Head Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menjelaskan situasi ini. “Kewajiban pajak tentu akan dibayarkan pada periode tersebut sesuai Keputusan Bupati Maros. Rp 17 miliar untuk periode tahun ini,” kata Taufan kepada wartawan, Rabu (15/7) malam.
Ruly Artha menegaskan perusahaan berkomitmen penuh terhadap kepatuhan pajak daerah. Ia menyebut PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Hasanuddin sebagai wajib pajak senantiasa bertanggung jawab dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah.
Langkah ini memastikan tidak ada tunggakan yang berpotensi menimbulkan sanksi di kemudian hari. Bagi Pemkab Maros, penerimaan Rp 17 miliar dari sektor PBB-P2 bandara menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan.