SUMATERA SELATAN — Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan dibukanya kembali Selat Hormuz memang memberikan angin segar bagi pasar energi global. Namun, dampak positif itu belum tentu dirasakan langsung oleh konsumen Indonesia dalam bentuk penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dyah Titis Kusuma Wardani, ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menjelaskan bahwa meski risk premium geopolitik sudah menurun, pasar masih mencermati faktor lain. "Harga tidak otomatis turun drastis karena pasar masih mempertimbangkan faktor lain, seperti kebijakan produksi OPEC+, permintaan global, hingga kondisi stok minyak," ujarnya di Yogyakarta, Selasa.
Ia menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai variabel krusial. Seluruh transaksi minyak dunia menggunakan mata uang Paman Sam, sehingga pelemahan rupiah bisa menghilangkan keuntungan dari turunnya harga minyak mentah internasional.
Dyah membeberkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat satu peristiwa di satu kawasan saat menentukan harga BBM. Rata-rata Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, biaya pengadaan, hingga kontrak perdagangan yang sudah berjalan ikut menjadi pertimbangan.
"Untuk BBM non-subsidi, perubahan harga relatif lebih cepat mengikuti mekanisme keekonomian. Namun, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, pemerintah tetap melakukan intervensi guna menahan dampak fluktuasi agar beban fiskal negara tetap terjaga," jelasnya.
Masyarakat kerap keliru menganggap normalisasi distribusi minyak mentah langsung diikuti penurunan harga di tingkat konsumen. Dyah menekankan bahwa penyesuaian harga di tingkat industri dan logistik membutuhkan jeda waktu, biasanya baru terlihat setelah satu hingga tiga bulan. Hal ini tergantung pada stok dan kontrak yang ada.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap rasional dalam menanggapi dinamika pasar energi global. Stabilitas harga energi, menurutnya, menjadi prasyarat utama menjaga daya beli masyarakat dan memastikan iklim usaha tetap kondusif.
"Bagi pelaku usaha, terutama di sektor logistik, langkah mitigasi risiko melalui efisiensi operasional dan evaluasi kontrak bisnis jauh lebih penting daripada hanya berfokus pada fluktuasi harga energi harian," pungkas Dyah.