SUMATERA SELATAN — Pelantikan itu menandai babak baru kepemimpinan BI dengan membawa mandat yang bertambah luas. Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Destry tidak hanya bertanggung jawab menjaga nilai tukar dan inflasi, tetapi juga mendapat peran eksplisit untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memperkuat sektor riil.
Perubahan kerangka hukum ini mengubah cara kerja BI ke depan. Sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait menjadi prasyarat agar kebijakan moneter dan makroprudensial mampu menjangkau perekonomian yang lebih luas.
“Sesuai amanah Undang-Undang P2SK, kami mempunyai mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menciptakan iklim kondusif. Hal ini kami wujudkan dalam kebijakan yang terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait demi menggerakkan sektor riil serta membuka lapangan kerja,” kata Destry kepada wartawan di Gedung MA, Jakarta, Rabu.
Tambahan amanah ini menuntut Destry berjalan di dua jalur sekaligus. Di satu sisi tekanan eksternal dari normalisasi kebijakan moneter negara maju tetap bersifat dinamis. Di sisi lain, momentum pertumbuhan domestik harus terus dipacu agar penciptaan lapangan kerja berjalan optimal.
Otoritas moneter memastikan arah ini dieksekusi melalui instrumen kebijakan yang menyeimbangkan pengendalian inflasi dan dukungan likuiditas bagi dunia usaha. Setiap langkah akan diukur secara cermat, termasuk dampaknya terhadap intermediasi perbankan.
Bagi kalangan industri, pernyataan Destry memberi sinyal bahwa iklim investasi akan menjadi prioritas. Kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor riil berarti akses pembiayaan dan kepastian usaha diharapkan membaik.
BI menegaskan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga akan diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif. Tidak tertutup kemungkinan, kebijakan makroprudensial longgar seperti insentif likuiditas bagi sektor padat karya terus diperpanjang.
Para pengamat menilai kepemimpinan yang mengusung stabilitas dan pertumbuhan sekaligus relevan dengan kebutuhan ekonomi domestik yang masih membutuhkan dukungan permintaan. Keputusan strategis berikutnya, termasuk arah suku bunga acuan, akan menjadi ujian nyata konsistensi komitmen tersebut.
Satu hal yang pasti, seluruh amanah yang diemban akan dijalankan melalui kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata bagi perekonomian nasional.