SUMATERA SELATAN — Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo melepas personel yang terdiri dari 64 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), 207 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), 29 peserta Sekolah Pengembangan Pimpinan Polri (SPPK), serta 22 pendamping. Mereka bertugas selama 10 hari di lapangan, dengan fleksibilitas menyesuaikan dinamika wilayah masing-masing.
Keberangkatan gelombang kedua ini merupakan kelanjutan dari pengiriman 189 peserta didik sebelumnya. Polri menyebut pola lintas gelombang ini dirancang agar kehadiran personel di tengah masyarakat berjalan berkesinambungan.
Dedi menegaskan pendekatan pencegahan tidak bisa lagi bertumpu pada penindakan setelah api membesar. Ia menginstruksikan personel untuk membangun komunikasi langsung dengan warga dan memahami karakteristik lokal sebelum memberikan materi penyuluhan.
"Datanglah dengan pendekatan yang baik dan humanis. Dengarkan masyarakat, pahami kondisi di lapangan, kemudian berikan edukasi yang mudah dipahami," ujarnya dalam pembekalan di Jakarta, Senin (7/9).
Instruksi ini menyiratkan evaluasi terhadap pola sosialisasi sebelumnya yang dinilai kerap menggurui. Polri menginstruksikan personel untuk memosisikan warga sebagai mitra, bukan objek penyuluhan semata.
Dalam pembekalannya, Wakapolri menyoroti pentingnya kolaborasi dengan aktor-aktor kunci di lapangan. Bhabinkamtibmas, Babinsa, Masyarakat Peduli Api, kepala desa, hingga tokoh adat disebut harus menjadi simpul-simpul jejaring pencegahan yang aktif.
"Karhutla bukan hanya tanggung jawab Polri atau pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas," tegas Dedi.
Edukasi yang diinstruksikan tidak berhenti pada imbauan berhenti membakar lahan. Personel diminta mengarahkan masyarakat pada aksi nyata: menjaga lingkungan sekitar dan melaporkan potensi titik api sejak dini sebelum menjalar menjadi bencana.
Di luar fungsi penyuluhan, pemberangkatan ini memiliki agenda internal. Dedi mengingatkan para peserta yang merupakan calon pimpinan tingkat menengah dan tinggi Polri untuk memanfaatkan penugasan sebagai bahan kajian organisasi.
"Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Karena itu, lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah dan bagaimana kebijakan diimplementasikan," ujarnya.
Para peserta dituntut membaca efektivitas organisasi di lapangan dan menelusuri akar persoalan karhutla dari interaksi langsung dengan warga. Hasil pengamatan tersebut kelak menjadi masukan bagi perumusan kebijakan Polri dalam pencegahan bencana asap lintas sektor.