SUMATERA SELATAN — Kepastian itu disampaikan Purbaya seusai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9). Ia menegaskan, meski belum ada stimulus baru, pihaknya tidak akan menutup keran anggaran untuk penanganan bencana selama pengajuannya masuk akal.
"Belum, belum ada. Tapi BNPB nanti kalau minta, ya kita kasih dananya," ujar Purbaya kepada wartawan.
Purbaya mengingatkan pengajuan dana dari BNPB harus disertai perhitungan yang matang. Ia menegaskan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan penanganan bencana, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
"Kalau untuk bencana, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco, ya, hitungannya," katanya.
Ia menambahkan, selama perhitungan tersebut jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak akan ada kendala dalam penyediaan anggaran. "Selama hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya," tutur Purbaya.
Soal pengaruh bencana terhadap perekonomian nasional, pemerintah belum melakukan penghitungan khusus. Namun, berdasarkan perkiraan awal, gangguan akibat abu vulkanik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir diproyeksikan tidak terlalu besar—dengan catatan durasinya singkat.
"Harusnya sih nggak terlalu signifikan, ya, kalau hanya beberapa hari," ujarnya.
Purbaya membandingkan situasi ini dengan bencana yang pernah melanda Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, dampak kali ini diperkirakan lebih kecil. "Kalau saya lihat secara kasar sih harusnya dampaknya nggak sebesar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat kemarin, atau di NTT kemarin. Ini kan cuma beberapa hari," katanya.
Kendati demikian, ia menegaskan kondisi tetap perlu dipantau. "Kita lihat ke depan seperti apa. Harusnya sih mudah-mudahan nggak terlalu parah," ucapnya.
Di luar persoalan bencana, pemerintah tengah membahas strategi ekonomi ke depan, termasuk penguatan produksi pangan. Purbaya mengakui sejumlah kebijakan baru berpotensi membutuhkan tambahan anggaran, tetapi besarannya belum final.
"Kalau saya sih, dari anggaran nanti masih jauh. Kebijakan baru itu masih akan menambahkan anggaran, tapi nanti masih diperhitungkan," katanya.
Sementara itu, saat disinggung soal laporan peningkatan pinjaman online di Indonesia sebesar 24 persen, Purbaya mengaku belum memantau perkembangan tersebut. "Saya nggak monitor," ujarnya singkat.