PALEMBANG — Buruknya kualitas udara di Palembang bukan hanya muncul saat pagi. Titik pemantauan Sukarami sudah mencatat indeks 210 atau kategori sangat tidak sehat pada rentang pukul 00.00 hingga 01.00 WIB. Artinya, polutan sudah menumpuk sejak dini hari sebelum aktivitas warga benar-benar ramai.
Angka-angka itu dibaca dari aplikasi IQAir yang menjadi rujukan pantauan harian warga. Tiga lokasi lain—Musi Dua, GP Plm, dan Demang—kompak berada di level sangat tidak sehat saat matahari mulai terbit.
Waktu kemunculannya yang bersamaan dengan jam berangkat sekolah dan kerja membuat kondisi ini berbeda dari polusi yang biasanya muncul siang atau sore. Anak-anak dan pekerja luar ruangan menjadi kelompok yang paling terpapar.
Perubahan arah dan kecepatan angin ikut menentukan sebaran polutan. Karena itu, kualitas udara bisa berubah dari jam ke jam dan tidak bisa dipatok pada satu angka saja.
Pemkot Palembang sebelumnya memberi ruang kepada kepala sekolah untuk memilih antara pembelajaran tatap muka (PTM) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pertimbangannya adalah kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik.
Dengan udara yang masih sangat tidak sehat pada Jumat pagi, evaluasi terhadap pelaksanaan PTM dinilai perlu jadi bahan pertimbangan. Jenjang TK, SD, dan SMP disebut paling perlu diperhatikan.
Keputusan pelaksanaan pembelajaran tetap berada pada kewenangan Pemkot Palembang dan satuan pendidikan. Faktor yang jadi acuan adalah kondisi lingkungan serta keselamatan peserta didik.
Warga yang tidak punya keperluan mendesak disarankan mengurangi durasi di ruang terbuka. Anjuran ini terutama berlaku saat indeks kualitas udara masih di level sangat tidak sehat.
Olahraga dan pekerjaan yang menuntut seseorang berada di luar ruangan dalam waktu lama sebaiknya dikurangi. Warga bisa memantau perkembangan kualitas udara secara berkala sebelum beraktivitas di luar rumah.
Palembang menempati peringkat pertama dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk yang ditampilkan IQAir pagi ini. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam menentukan langkah perlindungan bagi kelompok rentan dan peserta didik.