PALEMBANG — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono menyatakan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan. Pihaknya menekankan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan satu pihak saja.
"Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif," ujar Bambang, Sabtu (3/10/2026).
Selain operasi pasar murah, puluhan inspeksi mendadak pasar dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus kepatuhan pedagang terhadap harga eceran tertinggi (HET). Seluruh upaya itu merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi berbasis 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berdasarkan perkembangan harga September 2026, Sumatera Selatan mencatat inflasi 0,21 persen secara bulanan (mtm), naik dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 0,06 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat 2,55 persen (yoy), sedikit menurun dibandingkan 2,60 persen (yoy) pada Agustus 2026. Sementara inflasi nasional justru meningkat menjadi 3,28 persen (yoy) dari 3,19 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Kenaikan harga pangan mendominasi. Beras memberi andil inflasi 0,14 persen, cabai merah 0,09 persen, cabai rawit 0,03 persen, telur ayam ras 0,01 persen, dan pisang 0,01 persen.
Harga beras naik seiring meningkatnya harga di tingkat produsen dan distributor akibat kenaikan harga gabah. Stok bahan baku di penggilingan yang semakin terbatas serta biaya pengemasan yang meningkat turut memperkuat tekanan harga.
Untuk komoditas hortikultura, terutama cabai, musim kemarau berkepanjangan menekan produktivitas. Adapun kenaikan harga telur ayam ras dipengaruhi meningkatnya biaya pakan.
Memasuki Oktober 2026, TPID Sumsel mewaspadai potensi meningkatnya tekanan inflasi. Salah satu risiko berasal dari gangguan pasokan pangan hortikultura akibat kemarau yang lebih panjang serta curah hujan yang diprakirakan di bawah normal.
Tekanan harga daging ayam ras diperkirakan masih berlanjut seiring perkembangan biaya pakan dan permintaan pangan. Harga minyak goreng berpotensi naik mengikuti kenaikan harga CPO global yang didorong meningkatnya permintaan bahan baku untuk implementasi program biodiesel B50.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, stabilisasi pasokan diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Hingga September 2026, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama.
Total berat komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton guna mendukung kegiatan operasi pasar murah di Sumatera Selatan. BI Sumsel juga mencatat pembelian bawang merah secara business to business (B2B) dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton.
Selain itu, pembelian cabai dari Kabupaten Magelang mencapai 38,29 ton untuk membantu meningkatkan ketersediaan pasokan di Sumsel.
"Penguatan kerja sama antardaerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia ketika terjadi tekanan produksi di suatu wilayah," kata Bambang.
Kerja sama perdagangan pangan antardaerah juga terus diperkuat. Hingga September 2026, tercatat penambahan kerja sama antara pemerintah daerah di Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah berupa delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema government to government (G2G). Untuk skema business to business (B2B), tercatat empat PKS.
Koordinasi rutin dilakukan melalui rapat TPIP-TPID serta komunikasi kebijakan pengendalian inflasi kepada masyarakat. Komunikasi tersebut antara lain melalui iklan layanan masyarakat mengenai bijak berbelanja dan publikasi jadwal operasi pasar murah di berbagai kanal media.
TPID Sumsel juga melakukan pertukaran pengalaman dengan daerah lain melalui studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan ke TPID Jawa Tengah. Kegiatan itu untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah.