SUMATERA SELATAN — Flock, produsen kamera pembaca pelat nomor asal Amerika Serikat, memangkas 18% tenaga kerjanya atau sekitar 270 orang menyusul gelombang penolakan publik terhadap teknologi pengawasan massal. Pemutusan hubungan kerja berlaku akhir Oktober melalui program pengunduran diri sukarela, bukan PHK paksa. Perusahaan menolak mengonfirmasi apakah CEO Garrett Langley ikut memotong gajinya.
Flock mengonfirmasi pengurangan staf tersebut lewat pernyataan resmi yang dikutip TechCrunch. Juru bicara perusahaan, Paris Lewbel, menyebut program itu sebagai Voluntary Separation Program yang ditawarkan kepada karyawan aktif.
"Flock recently offered current employees a generous Voluntary Separation Program as part of our efforts to position the company for its next phase of growth. This was a voluntary program, not a layoff, and reflects our continued focus on building a strong, sustainable business for the future," kata Lewbel.
Reuters lebih dulu melaporkan angka pemangkasan itu. Karyawan yang menerima tawaran tersebut meninggalkan perusahaan pada akhir Oktober. Wired sebelumnya menulis Flock mendorong sebagian staf keluar untuk menghindari PHK wajib.
Flock memasang lebih dari 100.000 kamera pembaca pelat nomor di seluruh Amerika Serikat. Perangkat itu memungkinkan polisi dan agen federal melacak lokasi kendaraan yang melintas.
Teknologi ini memicu kritik dari komunitas dan legislator yang ingin membatasi program pengawasan massal milik perusahaan swasta tersebut. Puluhan polisi dilaporkan ditangkap, dipecat, atau dipaksa mundur karena menyalahgunakan akses sistem Flock untuk melacak orang tanpa surat perintah atau izin.
Sejumlah kota memutuskan mencopot kamera Flock setelah protes warga. Flock bergerak cepat menggantinya, dan sebagian warga Amerika merusak kamera tersebut sebagai bentuk penolakan.
Beberapa departemen kepolisian, termasuk Los Angeles Police Department, membiarkan kontrak mereka kedaluwarsa dengan alasan privasi dan kebebasan sipil. Langkah itu menambah tekanan bisnis bagi Flock di pasar domestiknya.
Flock juga dikritik karena keamanan sibernya lemah. Kamera perusahaan sempat terekspos dan bisa diakses dari web publik.
Para ahli keamanan mempertanyakan akurasi sistem setelah beberapa kasus salah identifikasi pelat nomor. Kesalahan itu berujung pada penangkapan dan penghentian kendaraan yang tidak semestinya, termasuk seorang jurnalis yang mengemudikan kendaraan review resmi.
Kasus Flock menjadi preseden bagi regulator di negara lain yang tengah membahas aturan pengawasan berbasis kamera. Di Indonesia, penggunaan kamera pelat nomor otomatis atau ANPR masih terbatas pada sistem ETLE Korlantas Polri dan sejumlah kawasan smart city.
Tekanan publik terhadap Flock menunjukkan risiko reputasi dan regulasi yang harus dihitung vendor teknologi pengawasan sebelum berekspansi. Perusahaan yang bergantung pada kontrak kepolisian kini menghadapi ujian apakah model bisnis mereka bisa bertahan tanpa kepercayaan publik.
Bagi karyawan yang terdampak, program pemisahan sukarela berakhir Oktober. Flock belum mengumumkan rencana lanjutan untuk menstabilkan operasional pasca-pemangkasan staf.