Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta 17 pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya mengintensifkan gelaran pasar sembako murah untuk meringankan beban warga kurang mampu sekaligus menekan inflasi daerah. Dorongan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang di Palembang, menyusul pasar murah yang baru digelar Disperindag Kota Prabumulih dan Palembang. Pemprov juga mengajak pihak swasta ikut menyelenggarakan kegiatan serupa lewat dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
PALEMBANG — Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang menilai pasar sembako murah yang sudah berjalan di 17 kabupaten dan kota perlu diperbanyak karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu juga dinilai membantu menjaga harga kebutuhan pokok di pasaran agar tidak melonjak.
Menurut Cik Ujang, pasar murah membuat warga bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga di bawah pasaran. Efeknya, pedagang tidak leluasa menjual barang dengan harga terlalu tinggi yang bisa membebani ekonomi masyarakat dan mendorong inflasi.
Dua daerah yang baru menggelar pasar murah adalah Kota Prabumulih dan Palembang melalui dinas perindustrian dan perdagangan setempat. Pemprov Sumsel memakai kedua kegiatan itu sebagai contoh untuk mendorong daerah lain bergerak.
Pemerintah provinsi menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh jajaran pemkab dan pemkot. Cik Ujang menyebut pihaknya terus meminta semua instansi bekerja keras menggalakkan program serupa.
"Pasar sembako murah yang telah digelar di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi ini perlu diintensifkan lagi karena manfaatnya dirasakan cukup besar terutama oleh masyarakat kurang mampu," kata Cik Ujang.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan pihaknya sudah beberapa kali menggelar pasar murah sepanjang tahun ini. Kegiatan itu disebut sebagai bentuk kepedulian agar warga bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Sejumlah komoditas yang disediakan dalam pasar murah antara lain:
Harga subsidi itu diharapkan meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga dan daya beli warga Palembang.
Selain mengandalkan pemerintah daerah, Pemprov Sumsel membuka jalur kolaborasi dengan perusahaan swasta. Cik Ujang mengajak pelaku usaha menggelar kegiatan serupa dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
"Melalui sinergisitas dengan seluruh pemerintah daerah dan dukungan pihak swasta yang ada di wilayah provinsi ini, selain pasar murah diharapkan bisa dikembangkan program lain yang dapat membantu masyarakat," jelasnya.
Sinergi lintas daerah dan dukungan swasta dinilai menjadi kunci agar program bantuan pangan tidak berhenti di satu-dua daerah saja. Pemprov berharap pola ini menular ke seluruh 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.