PALEMBANG — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia memilih turun langsung ke daerah terdampak untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, bukan sekadar instruksi di atas kertas.
Kristomei tidak berangkat sendirian. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani ikut dalam rombongan bersama sejumlah pejabat BNPB menuju Palembang.
Penugasan ke Sumatera Selatan ini menandai langkah operasional pertama Kristomei setelah resmi menjabat sebagai Kepala BNPB. Ia menyebut arahan Presiden menjadi dasar pergerakannya ke Palembang.
"Pagi tadi, setelah mendapat arahan dari Bapak Presiden, saya mendapat informasi untuk bergerak ke Palembang. Ini menjadi kegiatan awal setelah saya dilantik kemarin. Hari ini kami langsung bergerak untuk memimpin penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan wilayah lain yang terdampak," ujar Kristomei sebelum bertolak ke Palembang, Minggu (18/10/2026).
Setibanya di Palembang, rombongan BNPB-BMKG akan melihat dan mengevaluasi kondisi terkini karhutla di lapangan. Evaluasi itu menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan yang harus segera dipenuhi di daerah.
Selain evaluasi, kunjungan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanganan karhutla di Sumsel melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis, hingga jajaran TNI dan Polri di lapangan.
Kristomei menyatakan penanganan di Sumatera Selatan berjalan berbarengan dengan wilayah lain yang juga terdampak karhutla. Karena itu, ia memimpin langsung upaya darurat agar kebutuhan di daerah dapat dipenuhi tanpa tertunda.
Kehadiran Kepala BMKG dalam rombongan memberi bobot pada sisi pemantauan cuaca dan titik panas. Data meteorologi menjadi acuan penting untuk menentukan prioritas pemadaman dan potensi perluasan area terbakar.
Setelah evaluasi di Palembang, rangkaian penanganan darurat karhutla di Sumsel bergantung pada temuan rombongan di lapangan. Kebutuhan tambahan personel, peralatan pemadaman, maupun dukungan logistik akan ditentukan dari hasil peninjauan tersebut.