PALEMBANG — Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak seluruh pelaku usaha di kota ini untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Ajakan tersebut disampaikan menyusul rilis data pertumbuhan ekonomi Palembang yang mencapai 5,91 persen secara year-on-year (yoy) pada Triwulan I-2026. Capaian itu menempatkan Palembang sebagai salah satu dari tiga daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Selatan, bersama Pagar Alam dan OKU Timur.
Apa yang Ingin Diketahui dari Sensus Ekonomi 2026?
Ratu Dewa menegaskan, sensus ini bukan sekadar pendataan identitas usaha. Pemerintah ingin memotret karakteristik mendalam, seperti pemanfaatan teknologi digital, kepemilikan sertifikasi halal, hingga potensi usaha kreatif yang tersebar di 18 kecamatan.
“Data valid dari Sensus Ekonomi 2026 sangat kita butuhkan. Sensus ini bukan sekadar mencatat identitas usaha, melainkan memotret karakteristik penting... Inilah yang akan menjadi panduan kami dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang efektif,” ujar Ratu Dewa, Selasa (9/6/2026).
Pertumbuhan Tertinggi di Sektor Apa?
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Edi Subeno, merinci sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi motor utama dengan pertumbuhan 9,36 persen. Disusul Jasa Pendidikan sebesar 9,09 persen, serta Informasi dan Komunikasi dan Real Estate yang masing-masing tumbuh 8,15 persen.
“Tujuan utama sensus ini menyediakan data dasar yang menyeluruh untuk mencerminkan struktur perekonomian yang utuh, mulai dari karakteristik usaha hingga isu lingkungan,” jelas Edi.
Jaminan Kerahasiaan Data bagi Pelaku Usaha
Pemkot Palembang memastikan data yang diberikan oleh para pengusaha, termasuk UMKM dan pedagang kaki lima, akan dilindungi kerahasiaannya. Ratu Dewa meminta para pelaku usaha tidak ragu menerima petugas sensus yang akan turun ke lapangan.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Jangan takut atau ragu. Data ini dilindungi undang-undang dan digunakan murni untuk kemajuan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat Palembang dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ia optimistis, dengan data yang akurat, pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab tantangan pembangunan, seperti kesenjangan akses modal dan digitalisasi bagi sektor usaha mikro.
