PALEMBANG — Forum Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Provinsi Sumatera Selatan resmi terbentuk. Wadah komunikasi ini dipastikan menjadi titik balik bagi mutu layanan pendidikan pesantren formal di 17 kabupaten dan kota, termasuk Palembang.
Pembentukan forum ini digagas oleh Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAKIS) Kanwil Kemenag Sumsel. Kepala Bidang PAKIS, Abadil, memimpin langsung rapat koordinasi yang melahirkan forum tersebut pada Kamis (9/7/2026).
Apa Itu Satuan Pendidikan Muadalah?
SPM adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan kekhasan pesantren. Selama ini, lembaga-lembaga ini bergerak secara mandiri tanpa wadah koordinasi yang terstruktur.
Akibatnya, informasi dari pemerintah pusat sering tersumbat dan kebijakan kurikulum tidak sampai secara merata ke seluruh pesantren. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas lulusan dan hak-hak akademik santri.
Dampak Langsung ke Wali Murid dan Santri
Dengan hadirnya forum ini, wali murid mendapat jaminan proses belajar mengajar yang lebih profesional. Pengelolaan lembaga hingga hak-hak akademik santri akan terkawal dengan lebih baik dan akuntabel.
Forum SPM berfungsi memangkas sumbatan informasi. Penyelarasan kebijakan kurikulum dari pemerintah pusat kini bisa dipercepat tanpa harus menunggu waktu lama.
“Kehadiran forum baru ini berdampak langsung pada masyarakat karena berfungsi memangkas sumbatan informasi dan mempercepat penyelarasan kebijakan kurikulum dari pemerintah pusat,” demikian pernyataan resmi dari Bidang PAKIS Kanwil Kemenag Sumsel.
Komitmen Bersama untuk Lompatan Kualitas
Pembentukan forum ini menjadi komitmen bersama para pimpinan lembaga SPM se-Sumsel. Mereka sepakat untuk menghadirkan lompatan kualitas pendidikan Islam di Bumi Sriwijaya.
Sebelum forum terbentuk, setiap pesantren formal menjalankan standarnya masing-masing tanpa koordinasi. Kini, standardisasi lulusan pesantren formal dipastikan meningkat dan seragam di seluruh wilayah Sumsel.
Forum SPM Sumsel akan menjadi wadah komunikasi resmi antara pesantren dengan Kanwil Kemenag. Langkah selanjutnya adalah menyusun program kerja dan jadwal pertemuan rutin untuk mengawal implementasi kebijakan di lapangan.
