SEKAYU — Penyesuaian agenda ini dipicu oleh adanya alokasi tambahan pada APBD Perubahan 2026 yang dinilai membutuhkan ruang diskusi lebih komprehensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tak hanya sekadar formalitas, perubahan alokasi ini menuntut penelaahan ketat agar seluruh program pembangunan daerah terakomodasi secara tepat sasaran dan transparan.
Apa Saja yang Dibahas dalam Penjadwalan Baru Ini?
Rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota Banmus serta jajaran TAPD yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba, H. Ardiansyah, SE., MM, Ph.D, CMA ini, mematangkan alur pembahasan. Hasilnya, seluruh tahapan akan mengacu pada target akhir yang telah disepakati bersama.
Adapun poin-poin penting yang menjadi fokus dalam kesepakatan ini meliputi:
- Penyelarasan alokasi waktu pembahasan KUPA dan PPASP antara Banggar dan TAPD.
- Pendampingan penuh dari seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian selama proses rapat berlangsung.
- Komitmen menjaga efektivitas kerja sama antarlembaga melalui perencanaan agenda yang matang.
Kapan Efektif dan Siapa yang Bertanggung Jawab?
Dengan memperhitungkan masa evaluasi di tingkat provinsi, pelaksanaan APBD Perubahan TA 2026 diproyeksikan dapat berjalan efektif mulai 21 September 2026. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, memastikan setiap program yang telah direncanakan tidak mengalami keterlambatan eksekusi di lapangan.
Dalam forum tersebut, pihak TAPD menyatakan dukungan penuh terhadap skema yang dirumuskan bersama Banmus. Sebagai tindak lanjut, TAPD menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian (Kabag) untuk selalu siap di tempat (standby) dan fokus mendampingi alur pembahasan. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan setiap pertanyaan atau kebutuhan data dari DPRD dapat dijawab secara cepat dan akurat selama proses pembahasan berlangsung.
Mengapa Penjadwalan Ini Penting bagi Masyarakat Muba?
Ketepatan jadwal pembahasan anggaran bukan sekadar urusan administratif. Kelambatan dalam pengesahan APBD-P kerap berimbas pada molornya realisasi proyek fisik, bantuan sosial, hingga belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Dengan kepastian jadwal ini, diharapkan program-program prioritas daerah bisa dieksekusi tepat waktu tanpa menunggu pergantian tahun anggaran.
Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin, memastikan setiap rupiah dalam APBD Perubahan 2026 dikelola dengan perencanaan yang solid dan akuntabel.
