PALEMBANG — Pembangunan gedung seluas 1.844 meter persegi itu merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Fasilitas ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah hibah seluas 1,2 hektare kepada Polda Sumsel. Penyerahan ini menjadi bentuk dukungan nyata pemda terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di daerah.
Penguatan Sistem E-TLE dan Pelayanan Terpadu
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa gedung baru ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengurusan BPKB. Pembangunannya sekaligus memperkuat sistem penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) yang menjadi bagian dari transformasi Polri Presisi.
Dengan adanya gedung prototype ini, masyarakat diharapkan mendapatkan kemudahan akses layanan kepolisian yang lebih cepat dan terintegrasi. Kehadiran fasilitas ini juga menjawab kebutuhan akan ruang pelayanan yang representatif di wilayah Kertapati dan sekitarnya.
Rangkaian Acara: Bansos hingga Kendaraan Operasional
Selain prosesi ground breaking, kegiatan ini diisi dengan penyerahan bantuan sosial berupa 20 unit kontainer kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan simbolis juga diberikan kepada enam tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.
Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel turut menyerahkan kendaraan operasional kepada Satlantas Polrestabes Palembang. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan dan mobilitas petugas di lapangan.
Sinergi Pemprov dan Polda Sumsel
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs. H. Edward Candra, M.H., yang mewakili Gubernur, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan Polda Sumsel. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan publik.
Acara tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Dengan target penyelesaian pada 10 Desember 2026, gedung ini diharapkan segera beroperasi penuh untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan, khususnya dalam pengurusan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
