SUMATERA SELATAN — Sudaryono menyatakan pihaknya tidak pernah memaksa distribusi MBG berjalan di wilayah terdampak karhutla, seperti di Kalimantan dan Sumatra. Instansinya justru menyerahkan penuh keputusan operasional kepada otoritas daerah masing-masing.
"Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti. Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak," ujar Sudaryono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9).
MBG Stop Total Saat Sekolah Libur
Persoalan muncul ketika pengumuman libur mendadak keluar setelah dapur satuan pelayanan telah menyiapkan bahan baku. Dalam situasi itu, makanan yang sudah terlanjur dimasak tetap didistribusikan pada hari yang sama, tetapi layanan dihentikan keesokan harinya.
"Karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," jelas Sudaryono seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI.
Satu Otoritas yang Menentukan Libur
Kewenangan meliburkan sekolah berada di tangan pemimpin daerah, bukan BGN. Untuk jenjang SMA, kewenangan ada di gubernur. Sementara untuk SD dan SMP, keputusan libur berada di bawah bupati atau wali kota.
"Kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," tegasnya.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat kabut asap karhutla berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyebut pihaknya memperkuat pemantauan terpadu atas dampak asap terhadap konektivitas transportasi udara.
Pemantauan Terpadu untuk Keselamatan Masyarakat
Kemenhut mengawasi sejumlah indikator secara langsung untuk menilai penyebaran asap di lapangan. Data tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan prioritas operasi pengendalian sekaligus panduan informasi bagi publik.
"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Ristianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Kualitas udara dan jarak pandang di tiap wilayah bisa berbeda dan berubah cepat. Perubahan itu dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, serta curah hujan.
Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara diminta memantau informasi resmi dari BMKG, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan sebelum berangkat. Kemenhut juga menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi.
