Aparat Polres Ogan Komering Ilir menangkap DLA, seorang istri yang menikam suaminya berinisial A (32), seorang PNS, hingga tewas di halaman Masjid At-Taqwa, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Senin (21/9). Penusukan terjadi sekitar pukul 12.10 WIB setelah keduanya terlibat percekcokan soal biaya pengobatan anak di Kantor Inspektorat Kabupaten OKI. Korban meninggal di lokasi akibat luka tusuk pada tubuh, wajah, dan dada.
KAYUAGUNG — Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya menyatakan DLA diamankan tak lama setelah kejadian. Pelaku kini menjalani proses hukum lebih lanjut di Mapolres OKI.
Korban merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Kantor Inspektorat Kabupaten OKI. Ia meninggal di tempat setelah mengalami sejumlah luka tusuk akibat senjata tajam.
Percekcokan Berawal dari Permintaan Biaya Berobat Anak
Hasil pemeriksaan awal penyidik menyebut insiden dipicu perselisihan masalah biaya pengobatan anak. Pasangan suami istri yang tengah pisah ranjang itu sempat terlibat percekcokan di tempat kerja korban sebelum berujung penusukan.
DLA mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten OKI sekitar pukul 09.00 WIB untuk meminta uang berobat anak kepada korban. Saat percekcokan memuncak, ia mengambil sebilah pisau sepanjang 30 sentimeter yang disimpan di dalam tas, lalu menyerang korban.
Polisi Sita Pisau dan Pakaian Bernoda Darah
Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menegaskan personel bergerak cepat ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat. Petugas langsung menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam jenis pisau dan pakaian korban yang bernoda darah.
"Pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk memproses perkara ini secara tuntas, profesional, dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Eko.
Penyidik Menunggu Hasil Autopsi Resmi
Penyidik Satreskrim Polres OKI tengah melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Polisi juga menunggu hasil autopsi resmi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten OKI.
Polda Sumsel mengimbau masyarakat menyelesaikan setiap perselisihan keluarga secara bijak tanpa menggunakan kekerasan. Warga juga diminta tidak mengambil tindakan di luar koridor hukum.
