SUMATERA SELATAN — Ketua Umum Periklindo Moeldoko memperingatkan gelombang kebangkrutan dealer kendaraan listrik jika pemerintah terus menunda insentif yang sudah lama dijanjikan. Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, ia menilai ketidakpastian ini membuat konsumen menahan pembelian dan stok menumpuk di diler. Janji subsidi motor listrik yang sempat disebut mulai September 2026 kini memasuki akhir bulan tanpa kejelasan regulasi.
Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) membawa keluhan pelaku usaha ke ruang rapat Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional bersama Komisi VII DPR RI. Moeldoko, yang memimpin organisasi tersebut, menilai pemerintah tidak perlu ragu mengambil keputusan karena kendaraan listrik memberi keuntungan fiskal tersendiri, terutama dalam menekan subsidi bahan bakar minyak.
Sikap maju-mundur pemerintah soal insentif membuat rantai penjualan tersendat. Konsumen yang berencana membeli motor listrik memilih menunggu kepastian nominal subsidi, bukan langsung bertransaksi. Efeknya dirasakan langsung oleh diler dan pabrikan yang stoknya menumpuk tanpa pergerakan berarti.
Insentif Berdampak ke Subsidi BBM
Moeldoko menegaskan kendaraan listrik bukan sekadar proyek hijau tanpa hitungan ekonomi. Menurutnya, peralihan ke kendaraan listrik bisa mengurangi beban subsidi BBM yang selama ini ditanggung anggaran negara. Karena itu ia mempertanyakan mengapa insentif tetap ditahan.
"Makanya kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju mundur, maju mundur kayak umbel aja gitu loh. Jadi kadang diberikan harapan, besoknya lagi nunggu lagi kapan akan diberikan," kata Moeldoko dalam rapat tersebut.
Kalimat itu menggambarkan frustrasi pelaku industri yang sudah berkali-kali menerima sinyal positif dari pemerintah, tetapi tidak kunjung melihat realisasi. Harapan yang diberikan lalu ditarik kembali membuat perencanaan bisnis diler dan pabrikan sulit disusun.
Dealer Terancam Tutup karena Konsumen Menahan Pembelian
Dampak paling konkret dari ketidakpastian ini adalah ancaman penutupan usaha di tingkat diler. Moeldoko menyebut banyak diler dan pabrikan kini dalam posisi stagnan karena pembeli menunggu kapan subsidi benar-benar turun.
"Sehingga apa yang terjadi? Seluruh dealer-dealer kita, pabrikan itu stuck sekarang. Dengan stuck itu resikonya banyak dealer yang mati. Karena apa? Karena masyarakatnya menunggu kapan ini subsidi diberikan akhirnya nggak beli-beli motor. Itu persoalan besar ini. Jadi mohon nanti DPR juga memberikan dukungan penuh untuk Pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif," sebut Moeldoko.
Ia meminta DPR memberikan tekanan politik agar pemerintah segera menerbitkan aturan insentif. Tanpa dukungan legislatif, kekhawatiran Moeldoko soal diler yang berguguran bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat.
Menunggu PMK yang Tak Kunjung Terbit
Secara regulasi, insentif kendaraan listrik disebut tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun pergantian Menteri Keuangan membuat proses ini kembali tidak jelas ujungnya. Hingga kini belum ada kepastian kapan PMK tersebut diteken.
Pada Agustus lalu, Purbaya Yudhi Sadewa yang saat itu masih menjabat Menteri Keuangan menyatakan subsidi pembelian motor listrik bisa mulai berjalan September 2026. Pernyataan itu kini memasuki akhir September tanpa realisasi, meninggalkan pelaku industri dan calon pembeli dalam ketidakpastian yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya.
- Status insentif: masih menunggu penerbitan PMK, belum ada tanggal pasti
- Target awal: subsidi motor listrik disebut mulai berjalan September 2026
- Dampak industri: diler dan pabrikan stagnan, stok menumpuk, ancaman penutupan usaha
- Permintaan Periklindo: DPR diminta mendukung percepatan insentif agar pasar bergerak
