SUMATERA SELATAN — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai bisa menjadi alternatif pembiayaan perpanjangan rute LRT Jakarta tanpa membebani APBD DKI. Pakar transportasi Djoko Setijowarno menyebut skema itu saling melengkapi karena pembangunan infrastruktur berbasis APBD murni menguras ruang fiskal daerah.
Djoko Setijowarno, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai keterlibatan Danantara bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendanaan perpanjangan rute LRT sebagai langkah strategis. Menurut dia, pembangunan angkutan umum ke depan tidak lagi sekadar soal pengadaan armada, tetapi juga soal keberanian merancang terobosan skema pembiayaan.
Transportasi, kata Djoko, perlu ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas mobilitas. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, sinergi investasi antara lembaga keuangan nasional dan pemerintah daerah menjadi kunci mempercepat pembangunan konektivitas perkotaan secara berkelanjutan.
Koridor yang Disorot
Djoko menyebut sejumlah koridor yang masuk dalam rencana pendanaan tersebut, mulai dari Manggarai-Dukuh Atas, Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS), hingga Velodrome-Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim. Menurut dia, keterlibatan Danantara di koridor-koridor itu menjadi bentuk sinergi yang saling melengkapi.
"Masuknya Danantara sebagai sovereign wealth fund memberi angin segar berupa alternatif pembiayaan non-anggaran tanpa harus mengandalkan skema obligasi atau pinjaman daerah," ujarnya, dikutip Antara, Senin (28/9).
Dengan skema itu, kapasitas APBD DKI Jakarta diharapkan tetap terjaga untuk kebutuhan mendasar masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan subsidi angkutan umum.
Jaringan LRT dan Simpul Moda Utama
Keterlibatan lembaga investasi berskala nasional menunjukkan sistem transportasi Jakarta tidak lagi bisa dipandang hanya berdasarkan batas administratif wilayah. Djoko menekankan pentingnya konektivitas antar-simpul moda utama di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
"Terhubungnya jaringan LRT dengan simpul-simpul moda utama, seperti Kereta Cepat Whoosh di Halim, Stasiun Integrasi Manggarai, dan kawasan JIS akan mewujudkan perpindahan moda yang mulus bagi masyarakat di kawasan aglomerasi Jabodetabek," katanya.
Potensi Pendapatan Non-Tiket
Selain menyediakan alternatif pembiayaan, Danantara dinilai dapat membawa perspektif bisnis dan pengelolaan komersial dalam pengembangan proyek LRT. Pendekatan itu mendorong optimalisasi kawasan di sekitar stasiun melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD).
Pemanfaatan hak penamaan atau naming rights juga disebut sebagai sumber pendapatan potensial. Dengan optimalisasi pendapatan non-tiket tersebut, pendapatan LRT diharapkan menguat untuk menopang biaya operasional. Sistem transportasi pun bisa berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.
Rencana kolaborasi Danantara dengan Pemprov DKI menjadi uji coba penting bagi skema pembiayaan infrastruktur perkotaan di Indonesia. Jika berjalan mulus, model serupa berpotensi direplikasi untuk proyek transportasi publik di kota-kota lain yang menghadapi tekanan fiskal serupa.
