Pencarian

Kanwil Kemenkum Sumsel Imbau PT dan Yayasan Perbarui Data Korporasi di AHU, Batas Akhir 31 Oktober 2026

Selasa, 03 November 2026 • 15:46:01 WIB
Kanwil Kemenkum Sumsel Imbau PT dan Yayasan Perbarui Data Korporasi di AHU, Batas Akhir 31 Oktober 2026
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Benni Risky, menyampaikan imbauan pembaruan data korporasi di Palembang, Senin (2/11).

PALEMBANG — Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Benni Risky, menyampaikan imbauan itu saat menerima kunjungan salah satu perusahaan pers di Palembang, Senin (2/11). Menurut Benni, pembaruan data dibutuhkan agar status badan hukum tetap aktif dan administrasi perusahaan tertib.

Kewajiban pelaporan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 11 Februari 2026 yang mengatur pelaporan dan verifikasi data korporasi. Benni menyebut tahapan sanksi sudah dijadwalkan: peringatan tertulis bagi yang belum melapor sampai 31 Desember 2026, lalu pemblokiran layanan jika tetap tidak ada pembaruan.

Apa Saja Data yang Wajib Diperbarui

Pembaruan data mencakup perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, laporan keuangan, serta informasi kepengurusan dan pemilik manfaat atau Beneficial Ownership dari suatu perseroan. Pelaporan diperlukan untuk memastikan badan hukum masih menjalankan aktivitasnya.

Informasi kepemilikan manfaat dan kepengurusan juga perlu diperbarui agar rekam jejak korporasi selama lima tahun terakhir dapat teridentifikasi dengan baik. Seluruh proses pelaporan dilakukan melalui sistem AHU.

Dampak Pemblokiran: e-Faktur hingga Transaksi di KPPN

Benni menjelaskan, pemblokiran berpotensi menghambat sejumlah aktivitas perusahaan. Layanan perpajakan melalui e-Faktur, pemindahan aset, serta transaksi keuangan melalui KPPN termasuk yang terdampak.

"Kami mengimbau perusahaan segera memenuhi kewajiban pelaporan agar aktivitas usaha dan administrasi tidak terkendala," jelas Benni.

Kepatuhan sebagai Bagian dari Kepastian Hukum

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menambahkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan merupakan bagian penting dalam menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum untuk badan hukum. Imbauan ini menyasar seluruh PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang beroperasi di Sumatera Selatan.

Badan hukum yang belum melakukan pembaruan data diminta tidak menunggu hingga batas waktu berakhir. Pelaporan dapat dilakukan melalui sistem AHU sebelum tahapan peringatan tertulis diberlakukan.

Follow palembangtoday.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: sumeks.disway.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks