SUMATERA SELATAN — Badan Pengawas Obat dan Makanan menargetkan tambahan investasi asing di sektor farmasi setelah meraih status WHO Listed Authority pada 21 Desember 2025 untuk regulasi produk vaksin. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pengakuan itu mengubah posisi lembaganya dari pengawas menjadi katalisator pertumbuhan industri. Forum GHPRS di Bali pada 1–4 Desember 2026 disiapkan sebagai pintu masuk kerja sama lintas negara.
Status WHO Listed Authority yang disandang BPOM menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan sistem regulasi produk medis yang diakui Organisasi Kesehatan Dunia. Pengakuan untuk regulasi produk vaksin itu resmi diterima pada 21 Desember 2025.
Bagi perusahaan farmasi global, kepastian regulasi menjadi pertimbangan utama sebelum menanam modal atau membangun fasilitas produksi. Taruna menilai standar pengawasan yang telah diakui internasional memangkas keraguan itu.
Dari Penjaga Gerbang Menjadi Katalisator Industri
Perubahan pendekatan diumumkan Taruna dalam diskusi media menjelang Global Health Product Regulatory Science Forum di Jakarta Timur, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan BPOM tidak lagi berhenti pada fungsi pemberian izin edar.
"Badan POM bukan lagi penjaga, tapi Badan POM adalah katalisator," ujar Taruna.
Menurutnya, regulator punya peran strategis mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Kepastian aturan dan standar pengawasan disebut sebagai dua hal yang paling dicari pelaku usaha sebelum berinvestasi.
Peluang Ekspor Obat dan Vaksin Ikut Terbuka
Dampak status WLA tidak berhenti di investasi masuk. Produk yang lolos pengawasan BPOM berpeluang lebih besar diterima di pasar negara lain karena sistem regulasinya sudah sejalan dengan standar WHO.
Taruna sebelumnya menyampaikan pengakuan internasional itu diharapkan menaikkan produksi obat dan vaksin dalam negeri sekaligus mendorong ekspor. Hambatan regulasi dalam perdagangan produk kesehatan juga berpotensi menyusut.
Bagi pelaku industri farmasi lokal, artinya ada jalur lebih pendek untuk menembus rantai pasok kesehatan global. Bagi investor asing, status WLA berfungsi sebagai sinyal bahwa fasilitas produksi di Indonesia dapat memenuhi standar negara tujuan ekspor.
Kolaborasi Tiga Pihak Jadi Syarat
BPOM menargetkan penguatan kerja sama antara perguruan tinggi, pelaku industri, dan pemerintah. Taruna menilai pengembangan industri kesehatan tidak bisa dikerjakan satu pihak saja.
Perguruan tinggi berperan menghasilkan riset dan inovasi, industri mengembangkan hasil penelitian menjadi produk yang dapat dipasarkan, sementara pemerintah menyediakan kepastian regulasi dan memastikan mutu produk.
"BPOM sendiri saja tidak bisa, butuh kolaborasi, dan kolaborasi ini akan membuat Indonesia berdaulat," katanya.
Selama ini, menurut Taruna, kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah kerap berjalan terpisah. Forum internasional dipakai BPOM untuk mempertemukan ketiga kelompok tersebut.
GHPRS Bali Jadi Ajang Pembuktian
Global Health Product Regulatory Science Forum digelar 1–4 Desember 2026 di Bali. Forum itu mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku industri dari berbagai negara untuk membahas pengembangan sistem regulasi serta peluang kerja sama.
Sebanyak 21 otoritas regulator obat dan makanan dari berbagai negara telah mengonfirmasi kehadiran. Kegiatan ini juga dijadwalkan dihadiri 10 duta besar, pelaku usaha dari lebih dari 30 negara, serta ratusan akademisi dari sejumlah universitas internasional.
Dua target disiapkan: pembentukan jejaring regulator produk kesehatan global dan deklarasi bersama sebagai landasan kolaborasi antarnegara. Bagi Indonesia, forum itu menjadi ujian apakah status WLA benar-benar berbuah investasi dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas.