PALEMBANG — Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding I, semula Turut Tergugat X, serta Pembanding II yang terdiri dari Tergugat I, II, VI, VII, IX, X, dan XI. Dalam amar putusannya, majelis hakim membatalkan Putusan PN Palembang Nomor 168/Pdt.G/2025/PN.Plg yang dibacakan pada 10 September 2026.
Humas PT Palembang, Erwantoni SH MH, membenarkan putusan banding tersebut telah dijatuhkan. "Benar sudah diputuskan pada Rabu kemarin," ujar Erwantoni.
Apa Isi Putusan Tingkat Banding?
Alih-alih memutus pokok perkara, majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Konsekuensinya, putusan PN Palembang yang sebelumnya memenangkan pihak Yayasan Bina Darma Palembang tidak lagi berlaku.
Pembatalan itu sekaligus mengubah posisi para pihak. Gugatan yang semula dikabulkan di tingkat pertama kini berstatus tidak dapat diterima secara formil.
Kuasa Hukum Tergugat: Alat Bukti Sejak Awal Dinilai Cukup
Kuasa hukum para tergugat dari LBH Bima Sakti, M Novel Suwa SH MH, mengapresiasi putusan majelis hakim PT Palembang. Menurut Novel, pihaknya sejak awal menilai telah memberikan alat bukti yang cukup dalam persidangan.
Namun, pertimbangan dan penilaian majelis hakim pada putusan sebelumnya dinilai belum memadai. "Sejak awal kami menilai telah memberikan alat bukti yang cukup. Namun, pertimbangan dan penilaian dalam putusan sebelumnya menurut kami belum memadai. Karena itu, langkah mengajukan banding merupakan keputusan yang tepat," ungkap Novel saat ditemui di PN Palembang, Kamis (19/11/2026).
Novel menilai pembatalan putusan tingkat pertama oleh PT Palembang menjadi perkembangan penting dalam upaya hukum yang ditempuh pihaknya.
Perdata dan Pidana Berjalan Terpisah
Novel mengingatkan agar putusan dalam perkara perdata tersebut tidak serta-merta memengaruhi proses hukum pidana yang berkaitan dengan polemik aset Universitas Bina Darma Palembang. Menurutnya, perkara pidana terkait persoalan itu saat ini telah memasuki persidangan dan sejumlah pihak telah berstatus terdakwa.
Karena itu, dia berharap proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Harapan kami, proses pidananya tetap dijalankan. Status perkara pidana tersebut sudah masuk ke pengadilan dan para pihak telah berstatus terdakwa. Jadi, tidak ada putusan yang menyatakan perkara pidananya dihentikan," tegas Novel.
Langkah Hukum Berikutnya
Dengan putusan banding tersebut, sengketa perdata aset Universitas Bina Darma Palembang mengalami perkembangan baru. Para pihak masih memiliki peluang menempuh upaya hukum lanjutan, sementara proses perkara pidana yang berkaitan tetap menjadi perhatian pihak-pihak terkait.