PALEMBANG — Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir memimpin rapat koordinasi bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya di ruang kerjanya. Rapat itu turut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah. Pembahasan berfokus pada percepatan inisiasi Perda Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Langkah tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah di Bidang Kekayaan Intelektual. Melalui kebijakan itu, seluruh kantor wilayah diminta berkoordinasi dan memfasilitasi pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Data nasional hingga 2025 mencatat baru 16 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki regulasi khusus mengenai fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual. Angka itu menjadi dasar percepatan pembentukan regulasi serupa di Sumatera Selatan. Kanwil menilai regulasi daerah dibutuhkan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi kreatif sekaligus implementasi Asta Cita ke-3.
Budi Argap menegaskan pentingnya regulasi daerah sebagai landasan hukum untuk memperluas akses pelindungan KI bagi masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, kekayaan intelektual merupakan aset strategis daerah yang harus mendapatkan kepastian hukum.
"Kekayaan intelektual merupakan aset strategis daerah yang harus mendapatkan pelindungan melalui kepastian hukum. Sumatera Selatan memiliki potensi KI yang beragam, mulai dari motif wastra tradisional, seni budaya, produk indikasi geografis, hingga inovasi teknologi dan produk UMKM," tegas Budi Argap.
Budi Argap menginstruksikan para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya mengambil langkah konkret. Instruksi itu mencakup koordinasi aktif dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD di masing-masing wilayah.
Rapat koordinasi juga menetapkan pembagian zona pendampingan bagi para perancang peraturan. Pembagian zona menjadi dasar pelaksanaan koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah di seluruh kabupaten/kota.
Kanwil Kemenkum Sumsel berharap pembentukan Perda Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dapat dipercepat. Dengan begitu, potensi budaya, produk unggulan daerah, dan inovasi masyarakat Sumatera Selatan memperoleh dukungan regulasi yang memadai.