Pencarian

Bupati Sigi Minta Inspektorat Evaluasi Kades yang Tak Bisa Pertanggungjawabkan Dana Desa, Ancam Berhentikan Sementara

Sabtu, 21 November 2026 • 18:16:00 WIB
Bupati Sigi Minta Inspektorat Evaluasi Kades yang Tak Bisa Pertanggungjawabkan Dana Desa, Ancam Berhentikan Sementara
Bupati Sigi meminta Inspektorat mengevaluasi pertanggungjawaban dana desa di seluruh wilayah.

SIGI — Inspektorat Kabupaten Sigi diminta bergerak cepat menelusuri laporan pertanggungjawaban dana desa di seluruh wilayah. Rizal menegaskan tidak ada toleransi bagi kepala desa yang gagal menyampaikan laporan penggunaan anggaran, berapa pun nilainya.

Menurut Rizal, temuan sekecil Rp50 ribu tetap harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Jika kepala desa tidak mampu, Inspektorat diminta merekomendasikan pemberhentian sementara kepada bupati.

Rekomendasi Pemberhentian Sementara Menunggu Pengembalian Dana

Rizal menyatakan kepala desa yang diberhentikan sementara bisa diaktifkan kembali setelah mengembalikan dana yang menjadi temuan. Mekanisme itu disebutnya sebagai bentuk pembinaan agar persoalan tidak berlanjut ke ranah hukum.

"Saya minta Inspektorat, jika ada kepala desa tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa walaupun hanya Rp50 ribu maka berikan rekomendasi kepada saya untuk diberhentikan sementara. Nanti jika berhasil mengembalikan, baru saya aktifkan kembali," kata Rizal.

Batas waktu pemberhentian sementara kepala desa mengikuti aturan yang berlaku, maksimal 90 hari. Rizal menyebut tenggat itu sebagai ruang pembinaan sekaligus kesempatan bagi aparatur desa merapikan administrasi.

Perbedaan Penafsiran Regulasi Jadi Akar Persoalan

Rizal menilai persoalan pertanggungjawaban keuangan desa tidak selalu berakar pada penyalahgunaan anggaran. Perbedaan tafsir antara aparatur pemerintah desa dan tim pemeriksa disebutnya sebagai pemicu utama temuan administrasi.

Karena itu, ia meminta Inspektorat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur desa. Penyamaan persepsi soal pengelolaan keuangan desa dinilai lebih efektif mencegah kesalahan administrasi maupun persoalan hukum.

"Saya percaya para kades dan BPD ini tidak ingin membuat masalah di masing-masing desanya, hanya memang biasanya penafsiran antara kades dengan pemeriksa pasti akan berbeda. Oleh karena itu, pentingnya menyamakan persepsi terkait pengelolaan keuangan desa," ucapnya.

Setiap Rupiah Anggaran Desa Disebut Amanah Publik

Rizal menekankan setiap rupiah anggaran desa merupakan amanah publik yang wajib memiliki dasar jelas. Pertanggungjawaban harus bisa ditelusuri sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Penguatan pengawasan di tingkat desa disebutnya sebagai langkah pencegahan agar kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak terseret kasus hukum di kemudian hari. Inspektorat diminta menjalankan evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada desa yang sudah dilaporkan bermasalah.

Follow palembangtoday.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: krsumsel.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks