PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memulai Gerakan Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun anggaran 2026. Peluncuran gerakan ini dipusatkan di Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, sebagai simbol dimulainya aksi nyata pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Gerakan Rutilahu dirancang untuk menggugah kesadaran kolektif dan solidaritas sosial antarwarga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan perumahan sangat bergantung pada partisipasi aktif donatur, perangkat kelurahan, hingga masyarakat mampu di lingkungan sekitar.
Herman Deru menceritakan pengalamannya pada 2012 saat memimpin program bedah rumah yang berhasil meraih rekor MURI. Kala itu, sebanyak 300 unit rumah diperbaiki dengan modal awal hanya Rp1,5 miliar tanpa membebani APBD maupun APBN secara penuh. Kunci utamanya terletak pada kepercayaan publik yang dibangun melalui transparansi anggaran.
“Setiap bantuan kami serahkan secara terbuka di hadapan lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Karena transparan, kepercayaan tumbuh dan gotong royong pun bergerak,” ujar Herman Deru.
Ia mendorong para bupati dan wali kota di 17 kabupaten/kota se-Sumsel untuk mengadopsi formula serupa. Pemerintah daerah diminta menghadirkan skema yang mampu menyentuh hati masyarakat agar mau berkontribusi, baik dalam bentuk dana, tenaga, maupun material bangunan bagi warga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumsel, Novian Aswardani, menjelaskan bahwa Program Gebrak Rutilahu 2026 merupakan akselerasi dari capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan data Disperkim, sepanjang 2025, Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota telah merampungkan pembangunan baru sebanyak 25.170 unit rumah layak huni.
“Pada tahun 2026, target pembangunan baru rumah layak huni direncanakan sebanyak 25.563 unit. Selain itu, ada target peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kabupaten/kota sebanyak 3.000 unit yang bersumber dari dana APBN, APBD, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Novian.
Langkah masif ini diambil untuk mengejar angka backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Sumatera Selatan yang mencapai 348.051 kepala keluarga (KK). Sementara itu, angka backlog untuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercatat masih berada di angka 495.204 KK.
Selain mengandalkan anggaran negara, Pemprov Sumsel memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga amil zakat. Realisasi perbaikan rumah melalui dana CSR BUMD dan BAZNAS pada 2025 mencapai 459 unit. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 551 unit pada tahun 2026.
Program ini merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang RP3KP. Implementasi di lapangan juga diselaraskan dengan aturan Kementerian PUPR terkait pencegahan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah mereka warga yang layak dibantu dan masuk dalam data yang valid. Dari sinilah kita bangun kebersamaan dan kepedulian,” pungkas Herman Deru.