PALEMBANG — Peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1.343 menjadi momentum bagi anggota DPRD setempat untuk menyoroti persoalan diskontinuitas kebijakan pembangunan. Andreas Okdi Priantoro, politisi PDI Perjuangan, menilai persoalan banjir, kemacetan, kerusakan lingkungan, hingga kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
“Tanpa visi jangka panjang yang konsisten, pembangunan rentan mengalami diskontinuitas kebijakan. Banyak program strategis yang baik berhenti di tengah jalan karena perubahan prioritas politik,” ujar Andreas dalam pernyataan yang diterima Poskita.id, belum lama ini.
Andreas mengusulkan empat pilar utama dalam mewujudkan konsep “Palembang Baru”. Pertama, penyusunan haluan pembangunan jangka panjang yang melampaui periode kepemimpinan lima tahunan. Kedua, penguatan tata kelola kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ketiga, penerapan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Keempat, penguatan identitas lokal melalui pengembangan budaya Melayu, wisata Sungai Musi, ekonomi kreatif, serta pelestarian situs-situs bersejarah.
Menurut Andreas, setelah amandemen UUD 1945, Indonesia tidak lagi menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), melainkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan penjabaran visi pemerintahan yang sedang berkuasa. Kondisi ini, kata dia, kerap menimbulkan persoalan keberlanjutan program.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil harus menjadi mitra setara dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Andreas mencontohkan revitalisasi kawasan Sungai Musi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pariwisata, tetapi juga harus memperhatikan aspek konservasi lingkungan serta pelestarian budaya lokal. Sebagai kota bersejarah yang pernah menjadi pusat peradaban Sriwijaya, Palembang memiliki modal budaya yang besar.
“Palembang harus tumbuh sebagai kota modern yang tetap berakar pada sejarah dan kebudayaannya. Kemajuan tidak boleh menghilangkan identitas,” kata Andreas.
Ia menambahkan, peradaban besar tidak dibangun oleh kebijakan sesaat, melainkan oleh visi panjang yang dijaga secara konsisten lintas generasi. “Palembang Baru bukan sekadar slogan. Ini adalah ikhtiar bersama untuk membangun masa depan kota dengan arah pembangunan yang jelas, kolaborasi yang kuat, dan identitas yang tetap terjaga,” pungkasnya.