PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan bahwa pemetaan desa digital bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak di tengah perubahan kondisi geografis. Banyak penanda batas alam yang selama ini digunakan oleh desa-desa di Sumsel sudah mengalami perubahan, bahkan hilang sama sekali.
"Kita harus segera membuat peta desa digital. Ini merupakan sebuah terobosan," kata Deru di Palembang, Jumat.
Menurut Herman Deru, data spasial yang akurat menjadi fondasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Tanpa batas wilayah yang jelas, berbagai persoalan bisa muncul, mulai dari sengketa lahan antar desa hingga ketidakakuratan data penerima bantuan sosial.
Peta desa digital juga akan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan pembangunan secara lebih presisi. Data masyarakat miskin yang kerap berubah setiap tahun, misalnya, bisa diverifikasi ulang berdasarkan peta wilayah yang valid.
Di luar soal pemetaan, Gubernur juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah saat ini, kecermatan dalam mengelola anggaran menjadi kunci agar pembangunan desa tetap berjalan.
"Inilah cara kita mengelola amanat masyarakat," ujar Deru.
Ketua APDESI Merah Putih Sumsel Mulyanto menegaskan komitmen seluruh kepala desa untuk menyelesaikan laporan keuangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ia menyebut sebanyak 2.856 kepala desa siap mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 secara terbuka.
Dana BKBK selama ini dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pembangunan infrastruktur yang dikelola secara swakelola oleh pemerintah desa. Mulyanto memastikan semua laporan akan sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur juga meminta para kepala desa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dinamika ekonomi dan sosial di lingkungan pedesaan dinilai bisa memicu eskalasi tindak pidana.
"Hati-hati terhadap gangguan kamtibmas. Antisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi tindak pidana," kata Deru.
APDESI Sumsel menyatakan siap berperan aktif menjaga kondusivitas wilayah pedesaan, termasuk mendukung upaya pencegahan sejak dini.