Pemkab Muba Siap Kawal Program Prioritas Nasional Jaga Dapur MBG dan Indonesia Pintar Bersama Kejaksaan

Penulis: Syaiful Bahri  •  Sabtu, 27 Juni 2026 | 22:57:01 WIB
Bupati Muba H M Toha Tohet menegaskan komitmen Pemkab Muba mengawal program prioritas nasional Jaga Dapur MBG dan Indonesia Pintar.

OGAN ILIR — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berkomitmen mengawal program prioritas nasional Jaga Dapur MBG dan Indonesia Pintar. Hal ini ditegaskan Bupati Muba H M Toha Tohet saat menghadiri kegiatan optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sekaligus pengukuhan pengurus DPC Abpednas se Sumatera Selatan di gedung Pendopoan Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir, Sabtu (27/6/2026).

Fokus Pengawasan: Distribusi Bantuan dan Dana Desa

Program ini merupakan kolaborasi antara korps Adhyaksa (Kejaksaan) dengan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah mengawal dua program prioritas nasional, yaitu Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar yang mencakup pengawasan Kartu Indonesia Pintar.

Melalui program ini, Kejaksaan bersama pemda ingin memastikan seluruh distribusi bantuan berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat.

Aplikasi Jaga Desa: Pantau Keuangan Desa Secara Real-Time

Pengawasan ini akan didukung oleh aplikasi Jaga Desa milik Kejaksaan. Aplikasi tersebut akan disinkronkan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna memonitor pertanggungjawaban keuangan secara real-time.

Bupati Muba, H M Toha Tohet, menyambut positif langkah ini. Ia menegaskan kesiapan jajaran Pemkab Muba untuk menindaklanjuti program kerja sama tersebut.

"Pemkab Muba komitmennya untuk mendorong kepala desa dan anggota BPD di wilayahnya agar proaktif menyerap literasi hukum dan memanfaatkan teknologi pengawasan," tandasnya.

Insentif Ekonomi untuk Desa: Ayam Petelur dan Budidaya Ikan

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan ABPEDNAS sangat dibutuhkan. Institusinya memerlukan perpanjangan tangan di lapangan untuk mengawasi tata kelola desa.

Ia juga memaparkan adanya insentif berupa program CSR peternakan ayam petelur dan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa budidaya ikan tematik (bioflok). Program ini diharapkan mendukung kemandirian ekonomi desa.

"BPD bertugas mengawasi desa, Kejaksaan menginginkan tata kelola keuangan desa berjalan baik, jadi ada irisan tugas di sana," ujar Reda Manthovani.

Reporter: Syaiful Bahri
Sumber: palpres.disway.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top