PALEMBANG — Antrean kendaraan mengular di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Selatan akhir-akhir ini. Kondisi itu mendorong Pemprov Sumsel menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Asisten I Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel, H. Basyaruddin Akhmad, pada Jumat (3/7/2026).
Rapat itu dihadiri Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satpol PP, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Fokus pembahasan adalah evaluasi kuota dan pola distribusi BBM subsidi di seluruh wilayah Sumsel.
Basyaruddin mengungkapkan bahwa salah satu sumber masalah adalah jumlah kuota yang diterima daerah tidak sebanding dengan usulan awal. "Jika kuota yang diajukan cukup besar namun realisasi yang diperoleh lebih sedikit, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah di lapangan," ujarnya.
Ia juga menyoroti jumlah SPBU di Sumsel yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Ditambah lagi, banyak pengguna kendaraan beralih menggunakan solar bersubsidi karena perbedaan harga dengan BBM non-subsidi yang signifikan. Akibatnya, tekanan pada kuota yang terbatas semakin besar.
Pemprov Sumsel menegaskan bahwa fenomena antrean panjang ini tidak hanya terjadi di provinsi mereka. Namun, langkah antisipatif tetap harus segera diambil agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi barang di daerah.
Dalam waktu dekat, Pemprov akan merumuskan sejumlah langkah solutif. Evaluasi menyeluruh terhadap data konsumsi BBM subsidi di tiap kabupaten/kota menjadi prioritas agar usulan kuota tahun depan lebih akurat.
Selain itu, pengawasan di tingkat SPBU juga akan diperketat. Satpol PP dan Dishub Sumsel dilibatkan untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh pengguna yang tidak berhak.