Kosasi, warga Dusun V Desa Ujan Mas Baru, menyuarakan kegelisahan warganya. Ia membeberkan data: dari 87 rumah terdampak, 59 kepala keluarga masih menunggu haknya.
“Harapan masyarakat, mohon diperjuangkan dan ditinjau ulang. Ada ketimpangan dan kejanggalan,” ujarnya di hadapan para wakil rakyat.
Ia menambahkan, warga mendukung pembangunan fly over. Namun, proses ganti rugi yang tidak tuntas dan tidak merata membuat mereka merasa dirugikan.
Andi Chandra, warga Dusun VI, menyoroti aspek lain yang luput dari perhatian. Menurutnya, bukan hanya rumah pribadi yang terdampak, tetapi juga lahan untuk kegiatan keagamaan, seperti sholat Idul Fitri.
“Diharapkan bukan hanya masyarakat terdampak rumah pribadi, tapi masuk juga lahan untuk ibadah sholat id dan keagamaan lainnya,” tegas Andi.
Ia mendesak pihak Kereta Api Indonesia (KAI) dan Gubernur Sumatera Selatan memberikan penjelasan resmi. “Percuma ada pembangunan baru, kesejahteraan masyarakat disisikan,” imbuhnya.
Menanggapi aspirasi warga, Koordinator Anggota DPRD Sumsel Dapil VI, Muhamad Chandra, mengaku persoalan ini sudah dibahas dengan Bupati Muara Enim. Ia menyebut nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur dan Bupati sudah diteken.
“Insyaallah tanggal 13 nanti tunggu surat untuk ditindaklanjuti, sehingga masyarakat tidak dikorbankan. Kami akan mengawal,” janji politikus PKB tersebut.
Ia menegaskan pembangunan fly over tetap berjalan, tetapi masyarakat tidak boleh menjadi korban dari proyek strategis nasional.
Anggota DPRD Sumsel lainnya, Ahmad Palo, memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme ganti rugi. Ia menyatakan besaran kompensasi mengacu pada penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen.
“Pastinya terkait ganti rugi sesuai penilaian KJPP yang melakukan kajian. Nanti dapat nilai berapa, apakah harus disepakati, dan ada langkah diambil,” jelas politikus PPP ini.
Ia menambahkan, bagi warga yang belum sepakat dengan hasil penilaian, akan difasilitasi pertemuan lanjutan. “Kalau tetap buntu, ada langkah selanjutnya. Ini program SPN, dimana musyawarah tidak merugikan masyarakat dan proyek berjalan baik untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Reses DPRD Sumsel Dapil VI ini dihadiri enam anggota dewan: Muhamad Candra (PKB), Mohd Muaz Ar Rifqy (PKS), Ismail Hairul Pala (Demokrat), Ahmad Palo (PPP), Hj. Lury Eliza Alex Noerdin (Golkar), dan Ganjar Iman (NasDem). Selain soal ganti rugi fly over, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan mendesak lainnya di wilayah mereka.