PALEMBANG — Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen dan sinergi yang terus dibangun dalam memperluas perlindungan bagi pekerja. Komitmen itu turut membawa Sumatera Selatan masuk dalam 10 besar provinsi terbaik nasional pada ajang penghargaan tingkat nasional.
Perubahan nomenklatur dari Paritrana Award menjadi Jamsostek Award disebut sebagai penguatan komitmen bersama bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dari total 1.067.066 pekerja yang telah mendapatkan perlindungan, sebanyak 200.025 tenaga kerja memperolehnya melalui penganggaran APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota. Rinciannya, 57.835 tenaga kerja Non-ASN, 46.621 kepala desa, perangkat desa, BPD, hingga pengurus RT/RW dan kelurahan.
Selain itu, 85.370 pekerja rentan yang bersumber dari APBD serta 10.224 pekerja rentan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) turut masuk dalam cakupan perlindungan tersebut.
Hingga 23 September 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat klaim di Sumatera Selatan sebanyak 115.568 klaim dengan total nominal mencapai Rp1,1 triliun. Manfaat jaminan sosial itu menyasar pekerja beserta ahli warisnya di berbagai kabupaten dan kota.
Selain manfaat klaim, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 2.162 anak pekerja dengan total nilai mencapai Rp8,99 miliar. Program beasiswa ini menyasar anak-anak pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut positif penyelenggaraan Jamsostek Award. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya melihat aspek kuantitas premi, tetapi juga menilai kepedulian dan perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja.
Sinergi lintas sektor yang dibangun Pemprov Sumsel bersama BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel dinilai menjadi kunci perluasan cakupan perlindungan, terutama bagi pekerja rentan dan aparatur desa yang sebelumnya belum tersentuh jaminan sosial.