PALEMBANG — Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengagendakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Gubernur Cik Ujang hadir langsung menyampaikan jawaban tersebut di Ruang Rapat DPRD Sumsel. Forum itu menjadi tahap penting sebelum perubahan anggaran daerah disepakati.
Dalam jawabannya, Cik Ujang menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi dan anggota DPRD Sumsel. Menurutnya, berbagai tanggapan, pertanyaan, harapan, kritik, dan saran yang muncul menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan perubahan anggaran daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih atas tanggapan, pertanyaan, harapan, kritik, saran dan bantuan dari fraksi-fraksi serta seluruh anggota DPRD Sumatera Selatan. Semua ini menjadi masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan perubahan anggaran daerah," ujar Cik Ujang.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan mendapat porsi perhatian khusus dalam pembahasan anggaran kali ini. Pemprov Sumsel sependapat dengan DPRD bahwa karhutla harus ditangani secara serius, terutama mengingat karakter wilayah Sumsel yang rawan titik api pada musim kemarau.
Penanganan karhutla akan diperkuat melalui koordinasi dan langkah-langkah yang dijalankan Pemprov Sumsel bersama BPBD serta pihak terkait. Penguatan ini menyangkut kesiapan personel, peralatan, hingga respons cepat di lapangan.
Cik Ujang juga menegaskan bahwa Pemprov Sumsel akan memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan sesuai klasifikasi belanja wajib dalam pengelolaan anggaran daerah. Komitmen itu disampaikan agar tidak ada pos belanja yang terhambat saat perubahan APBD mulai dijalankan.
Ia berharap proses pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan lancar hingga tuntas. Kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan diharapkan benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Selatan.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel sebelumnya memuat sejumlah catatan terhadap rencana perubahan anggaran. Catatan itu mencakup prioritas belanja, efektivitas program, hingga kesiapan perangkat daerah dalam mengeksekusi anggaran.
Jawaban Gubernur yang dibacakan Wagub Cik Ujang menjadi respons resmi eksekutif atas seluruh catatan tersebut. Tahap berikutnya adalah pembahasan lebih rinci antara komisi dan mitra kerja perangkat daerah sebelum perubahan APBD disahkan.
Bagi warga Sumsel, hasil pembahasan ini menentukan arah belanja daerah pada sisa tahun anggaran, termasuk alokasi untuk penanganan bencana asap dan layanan publik di kabupaten/kota.