PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendampingi Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej dalam kunjungan kerja ke Markas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (13/1/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pemahaman aparatur penegak Peraturan Daerah (Perda) terhadap perkembangan regulasi dan perubahan undang-undang terbaru.
Dalam agenda tersebut, jajaran Satpol PP Sumsel mendapatkan pemaparan langsung terkait dinamika hukum nasional yang berdampak pada pelaksanaan tugas di lapangan. Edukasi ini dinilai penting mengingat Satpol PP memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.
Gubernur Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamenkum RI di Sumatera Selatan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan berharga bagi personel Satpol PP untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait perubahan regulasi yang terus berkembang.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Wakil Menteri Hukum RI di Sumatera Selatan. Ini menjadi momentum penting bagi jajaran Satpol PP untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai dinamika hukum serta perubahan undang-undang yang terjadi,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi di tingkat nasional harus segera dipahami dan diimplementasikan oleh aparatur di daerah. Pemahaman yang utuh dinilai penting agar pelaksanaan tugas penegakan Perda tidak menimbulkan celah hukum maupun kesalahan prosedur di lapangan.
Herman Deru juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum daerah secara profesional, humanis, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Sementara itu, Wamenkum RI Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pemahaman yang selaras antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga ketertiban masyarakat.
Ia berharap, melalui pertemuan tersebut, jajaran Satpol PP Sumsel dapat semakin siap menghadapi tantangan tugas di lapangan, terutama dalam menyikapi perubahan regulasi yang bersentuhan langsung dengan kewenangan penegakan Perda.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran para pimpinan OPD diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung tugas-tugas Satpol PP ke depan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi terciptanya penegakan hukum daerah yang efektif, tertib, dan berkeadilan.
