Pencarian

Pemkot Prabumulih Gelar Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Wawako Franky Nasril Tekankan Pemantauan Harga Pasar

Kamis, 28 Mei 2026 • 20:56:01 WIB
Pemkot Prabumulih Gelar Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Wawako Franky Nasril Tekankan Pemantauan Harga Pasar
Wakil Walikota Prabumulih Franky Nasril memimpin rakor pengendalian inflasi 2026 di ruang rapat Walikota.

PRABUMULIH — Wakil Walikota Prabumulih Franky Nasril, Senin (25/5/2026), memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 bersama puluhan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal. Rakor yang digelar di ruang rapat Walikota ini menyoroti kerentanan harga pangan menjelang momentum tertentu yang kerap mendorong lonjakan harga.

Empat Pilar Strategi Antisipasi Kenaikan Harga

Franky Nasril dalam sambutannya menyebutkan empat langkah utama yang menjadi fokus Pemerintah Kota Prabumulih. Pertama, pemantauan harga pasar secara berkala. Kedua, menjaga ketersediaan stok pangan. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor. Keempat, menjalankan program strategis untuk menekan laju inflasi daerah.

“Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Kota Prabumulih menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan harga pasar, menjaga ketersediaan stok pangan, serta menjalankan berbagai program strategis sebagai upaya menekan laju inflasi daerah,” kata Franky Nasril.

Distribusi Barang Jadi Perhatian Utama

Selain faktor harga, rakor juga menyoroti kelancaran distribusi barang. Pemerintah Kota menilai, gangguan distribusi kerap menjadi pemicu utama kenaikan harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu, koordinasi antar-OPD dan instansi terkait terus diperkuat agar pasokan barang tetap lancar hingga ke pedagang eceran.

Melalui rapat ini, Franky berharap tercipta langkah-langkah yang efektif, terukur, dan tepat sasaran dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Melalui rapat koordinasi ini diharapkan tercipta langkah-langkah yang efektif, terukur, dan tepat sasaran dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Puluhan OPD dan Instansi Terlibat

Rakor tersebut dihadiri perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Polres Prabumulih, Inspektorat, DPMPTSP, Disdikbud, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Disperindag, Bappeda, Bapenda, dan BPKAD. Kehadiran lintas instansi ini menandakan pengendalian inflasi tidak bisa ditangani sektor tunggal, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Bagikan
Sumber: koransn.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks