PALEMBANG — Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim menyatakan program pembinaan ini menyasar pelaku UMKM yang telah terdaftar dalam pendataan di 18 kecamatan. Prioritas diberikan kepada warga yang masuk dalam data sasaran keluarga miskin ekstrem.
Pinjaman Rp5 Juta Tanpa Bunga, Begini Syaratnya
Setiap pelaku UMKM bisa mengajukan pinjaman modal sebesar Rp5 juta. Bunga pinjaman menjadi nol persen dengan syarat debitur tidak pernah terlambat mencicil kewajibannya.
Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang. Sebelum cair, petugas bank akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha untuk memastikan penerima benar-benar aktif berjualan.
Tiga Jenis Pelatihan untuk Pelaku UMKM
Pembinaan yang dijalankan Dinas UMKM Palembang mencakup tiga bidang utama: pelatihan manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk, dan keterampilan sesuai bidang usaha masing-masing.
Aprizal menambahkan, program ini sudah berjalan dan akan dilanjutkan dengan inovasi-inovasi baru. “Program pembinaan yang telah berjalan dengan baik melalui Dinas UMKM selama ini akan dilanjutkan bahkan diupayakan inovasi baru,” kata Sekda Aprizal di Palembang, Kamis.
Target: UMKM Naik Kelas Jadi Usaha Besar
Pemerintah kota menargetkan pelaku UMKM binaan tidak sekadar bertahan di tengah dinamika ekonomi global. Harapannya, usaha mikro ini tumbuh menjadi usaha besar yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
Hingga saat ini, total UMKM yang tercatat dalam pembinaan Pemkot Palembang mencapai 167.000 unit. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan dan terus didata ulang secara berkala.
- Fakta Singkat Program UMKM Palembang:
- Total binaan: 167.000 pelaku UMKM
- Plafon pinjaman: Rp5 juta per pelaku usaha
- Bunga: 0 persen (jika cicilan tepat waktu)
- Penyalur: BPR Palembang dengan survei lapangan
- Sasaran prioritas: keluarga miskin ekstrem di 18 kecamatan
Langkah ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang kesulitan mengakses perbankan konvensional karena keterbatasan agunan atau riwayat kredit. Dengan bunga nol persen, risiko gagal bayar diyakini bisa ditekan selama pendampingan berjalan intensif.
