PALEMBANG — Tiga perusahaan kehutanan di Sumatera Selatan mendapat sorotan langsung dari Komisi XII DPR RI terkait pengelolaan limbah B3 dan laporan emisi karbon. Anggota komisi, Cornelis, menilai sejumlah aspek teknis masih perlu dijelaskan secara lebih terbuka oleh pihak manajemen perusahaan.
Limbah B3 Jadi Perhatian Utama
Dalam kunjungan itu, Cornelis secara spesifik menyoroti pengelolaan limbah B3. Menurutnya, material berbahaya ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan warga sekitar jika tidak dikelola sesuai standar.
“Yang kami persoalkan terutama limbah B3. Limbah B3 ini sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan benar,” tegas Cornelis dalam pernyataan yang dikutip dari keterangan resmi.
Transparansi Data Karbon dan Penerapan 3M
Selain limbah, politisi itu juga meminta perusahaan lebih transparan dalam menyampaikan data lingkungan. Ia menyebut laporan penyerapan karbon, luaran karbon, serta penerapan konsep 3M (mengelola, mengendalikan, memantau) harus bisa dijelaskan secara rinci kepada publik.
“Kita juga meminta penjelasan terkait limbah B3, laporan penyerapan karbon, luaran karbon, termasuk penerapan 3M. Hal-hal seperti ini harus mampu dijelaskan secara terbuka karena berkaitan dengan komitmen lingkungan perusahaan,” ujarnya.
AMDAL Jangan Hanya Jadi Formalitas
Cornelis mengingatkan agar perusahaan tidak menjadikan AMDAL sekadar dokumen administrasi. Ia mendesak agar seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh bupati, gubernur, hingga Menteri Lingkungan Hidup benar-benar dijalankan di lapangan.
“Petunjuk AMDAL yang sudah dikeluarkan oleh bupati, gubernur, maupun Menteri Lingkungan Hidup harus dilaksanakan. Jangan hanya sekadar memenuhi administrasi,” tegasnya.
Indonesia Disorot Dunia Internasional
Kunjungan ini juga menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara tropis dengan hutan luas. Cornelis menekankan bahwa dunia internasional terus memantau komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mewujudkan ekonomi hijau.
“Kita ini disorot oleh dunia internasional. Sebagai negara khatulistiwa, Indonesia diharapkan memiliki peran dalam membantu menurunkan efek rumah kaca di dunia,” jelasnya.
Kunci Keberlanjutan: Kepatuhan dan Pengawasan
Menurut Cornelis, kunci utama menjaga keberlanjutan lingkungan ada pada dua hal: kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan pengawasan rutin oleh pemerintah. Ia berharap mekanisme pelaporan dan pengawasan terus diperkuat agar aktivitas industri tetap terkendali.
“Kuncinya, perusahaan harus taat aturan dan pemerintah harus melakukan pengawasan secara rutin agar seluruh ketentuan benar-benar berjalan,” kata Cornelis.
“Mudah-mudahan semuanya bisa dikontrol dengan benar, karena ini menyangkut kepentingan dunia internasional. Dunia menghendaki bagaimana green economy bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.
