PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menegaskan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong pembangunan. Penegasan itu disampaikan di tengah rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di halaman Griya Agung Palembang, Rabu (1/7/2026).
Upacara dipimpin Gubernur Sumatera Selatan selaku inspektur upacara dan didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho. Turut hadir jajaran Forkopimda, pejabat utama Polda Sumsel, unsur TNI, serta tokoh masyarakat dan agama.
Polri Tak Hanya Tegakkan Hukum, Tapi Jaga Iklim Investasi
Dalam amanat Presiden yang dibacakan Gubernur, Polri diminta terus beradaptasi menghadapi dinamika global seperti kejahatan transnasional dan ancaman siber. Stabilitas keamanan disebut menjadi syarat utama agar pembangunan daerah berjalan lancar.
“Kami memastikan seluruh personel Polda Sumsel siap mengawal program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho dalam sambutannya.
Dukung MBG dan Ketahanan Pangan Lewat Lahan Jagung
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Polda Sumsel turut membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, institusi kepolisian juga mengoptimalkan lahan pertanian dan mengembangkan budidaya jagung di sejumlah wilayah sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.
Penghargaan untuk Personel Berdedikasi Tinggi
Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini juga diisi penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada personel dengan dedikasi tinggi. Sejumlah anggota Polri lainnya menerima Satyalancana Kesetiaan untuk masa pengabdian 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menambahkan momentum ini menjadi refleksi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan responsif.
“Transformasi Polri harus diwujudkan melalui pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Nandang.
