Sikka – Langkah lanjutan penanganan pascagempa di Pulau Palue mulai disiapkan pemerintah pusat, dengan prioritas utama menyediakan akses air bersih bagi warga dan merancang pengaman pantai. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung sejumlah infrastruktur terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (24/8/2026).
Dalam peninjauan itu, Menteri Dody didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago. Mereka menyisir ruas jalan, tanggul pengaman pantai, titik longsoran, serta beberapa bangunan yang rusak akibat gempa. Dari hasil tinjauan tersebut, Menteri Dody menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi pekerjaan yang harus segera dieksekusi.
Kementerian PU, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, akan memulai survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue. Jika ditemukan cadangan air yang layak, langkah berikutnya adalah pengeboran sumur, lalu air akan diproses dengan filtrasi sebelum bisa dipakai masyarakat.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
Selain memanfaatkan air tanah, Menteri Dody membuka opsi penggunaan teknologi desalinasi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BRIN untuk mengkaji potensi teknologi tersebut sebagai tambahan pasokan air bersih di pulau tersebut.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Perkuat Pengamanan Pantai dan Infrastruktur Tangguh
Di sisi lain, ancaman abrasi pantai juga menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak fasilitas publik dan permukiman. Menurut Menteri Dody, kebutuhan tanggul penahan pantai sudah disampaikan oleh Dansatgas Kabupaten Sikka yang juga menjabat Kadis PUPR, sehingga desainnya akan segera disusun.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Pemulihan pascagempa pun tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik. Menteri Dody mengarahkan agar pembangunan kembali dilakukan dengan standar konstruksi tahan gempa, sehingga infrastruktur yang baru lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Warga setempat akan dilibatkan dalam pekerjaan yang bisa dikerjakan secara padat karya, bersama dukungan pemerintah, TNI, dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody memastikan bahwa pemulihan Pulau Palue ini bertujuan ganda: memperbaiki kerusakan akibat gempa sekaligus meningkatkan ketangguhan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat. Ia berkomitmen mengawal program-program tersebut hingga tuntas di lapangan.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Seluruh rangkaian upaya ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberi manfaat nyata, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
