SUMATERA SELATAN — Pemerintah meresmikan fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, dengan target mengolah 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik 20-30 MW. Proyek yang ditargetkan beroperasi pada 2027 ini digadang menjadi terobosan penanganan sampah, namun Greenpeace Indonesia menilai pendekatan ini berseberangan dengan hierarki pengelolaan sampah yang seharusnya memprioritaskan pengurangan dari hulu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut integrasi teknologi PSEL dan pirolisis dalam satu kawasan TPAS Galuga sebagai terobosan penanganan sampah di Indonesia. Fasilitas ini dirancang mengolah sampah baru lewat teknologi PSEL sekaligus mengatasi timbunan sampah lama melalui pirolisis.
Kabupaten Bogor setiap hari menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah, sementara Kota Bogor menyumbang 700-1.000 ton per hari. Proyek PSEL ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.500 ton sampah baru per hari dan mengonversinya menjadi energi listrik berkapasitas 20-30 MW.
Mengapa Greenpeace Menolak Pendekatan PSEL
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibrar Akbar, menilai proyek PSEL berseberangan dengan hierarki pengelolaan sampah. Hierarki tersebut memprioritaskan pengurangan sampah dari hulu, sedangkan PSEL justru membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar agar teknologinya terus beroperasi.
"Kami melihat PSEL ini bukan solusi permasalahan sampah, dengan pendekatan proyek dan bisnis, maka melihat sampah sebagai sumber ekonomi yang harus dipertahankan," kata Ibrar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/9).
Ibrar menyoroti kebutuhan pasokan sekitar 1.500 ton sampah per hari. Menurutnya, kebutuhan itu berpotensi membuat sistem pengelolaan sampah tetap bergantung pada pasokan sampah dalam jumlah besar, dan secara tidak langsung mendorong masyarakat terus menghasilkan sampah.
"Karena PSEL bersebrangan dengan prioritas utama hierarki pengelolaan sampah, maka akan sulit mengatasi masalah sampah karena ada kebutuhan pasokan 1.500 ton per hari yang harus dipenuhi agar PSEL ini berjalan, secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk terus menghasilkan sampah," tambahnya.
Masalah Sampah Belum Terpilah dan Beban Anggaran Daerah
Kondisi pengelolaan sampah saat ini belum terpilah dengan baik, sehingga banyak sampah kering tercampur dengan sampah basah. Menurut Ibrar, kondisi ini terjadi karena regulasi, infrastruktur, serta dukungan yang tidak diarahkan untuk memisahkan sampah.
"Sampah-sampah basah ini lah yang kurang cocok dengan teknologi PSEL," tegas Ibrar.
Keterbatasan anggaran di sejumlah daerah dan kota juga menjadi kendala. PSEL membutuhkan anggaran besar untuk operasional, sementara banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal dalam pengelolaan sampah sehari-hari.
"Belum lagi bicara soal masalah anggaran, dengan kondisi daerah atau kota menghadapi keterbatasan anggaran pengelolaan sampah, dengan PSEL yang membutuhkan anggaran besar untuk operasional maka hal tersebut perlu menjadi perhatian," jelas Ibrar.
Residu Pembakaran dan Risiko Kesehatan Warga
Dari sisi lingkungan, Ibrar mengatakan proses pembakaran dalam PSEL menghasilkan residu yang tetap harus dikelola dan berpotensi membutuhkan tempat pembuangan akhir tersendiri. Hal ini menimbulkan beban baru di luar persoalan sampah yang hendak diselesaikan.
Hasil pembakaran juga menghasilkan emisi yang berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar proyek PSEL. Menurut Ibrar, transparansi hasil uji emisi serta pengawasan terhadap kelayakan dan dampak PSEL masih menjadi tantangan di Indonesia.
"Karena dampak buruk kesehatanlah yang akan muncul karena proses pembakaran sampah ini, ditambahkan dengan tidak transparan dan lemahnya pengawasan uji emisi, kelayakan dan keterbukaan," tuturnya.
PSEL akan menggunakan teknologi moving grate incinerator dengan Air Pollution Control System (APCS) untuk mengelola 1.500 ton sampah. Teknologi ini disebut dapat mengurangi volume sampah secara signifikan dalam waktu singkat.
Alternatif yang Diusulkan Greenpeace
Greenpeace menilai prioritas seharusnya diberikan pada pemilahan sampah dari hulu dan peningkatan anggaran daerah atau kota agar mampu melakukan pemilahan serta pengelolaan sampah organik. Pemerintah Pusat juga diminta mendorong industri hulu produksi plastik dan manufaktur untuk mengurangi produksi plastik sekali pakai.
"Pemerintah Pusat harus mendorong industri hulu produksi plastik dan manufaktur agar melakukan pengurangan produksi plastik sekali pakai serta transisi ke model bisnis dari kemasan plastik sekali pakai menuju sistem guna ulang," tutup Ibrar.
Untung Rugi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Proyek ini rencananya mulai beroperasi pada 2027. Pemerintah menilai pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) menjadi langkah cepat mengatasi persoalan sampah yang kian menggunung.
Pakar Teknik Bioproses UGM, Wiranti, mengatakan keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan teknis dan perubahan perilaku masyarakat sebagai pengguna utama sistem pengelolaan sampah. Tanpa keduanya, target operasional 2027 berisiko tidak tercapai sesuai rencana.
