PALEMBANG — Kepengurusan MUI Sumsel periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di Griya Agung, Palembang. Gubernur Herman Deru hadir langsung menyaksikan prosesi tersebut dan menyampaikan sejumlah pesan kepada jajaran pengurus baru.
Menurut Herman, MUI punya posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah. Organisasi keumatan itu dinilai harus mampu menjadi penyeimbang sekaligus pemberi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
Tiga Fokus Utama yang Dipesankan Gubernur
Herman menyebut ada tiga hal yang harus menjadi perhatian utama pengurus MUI Sumsel. Pertama, menjaga akidah umat dari pengaruh aliran menyimpang.
"Pertama, menjaga akidah. Kalau ada aliran-aliran yang menyimpang, bagaimana meluruskannya dan bagaimana menyelesaikan masalahnya," ujar Herman Deru.
Kedua, MUI diminta aktif memberikan masukan kepada para pemimpin di berbagai tingkatan. Masukan itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
"Yang kedua, memberikan masukan kepada para pemimpin untuk menjadi bahan pertimbangan. Kalau ada masalah-masalah yang kurang bersesuaian, sampaikan sebagai masukan," katanya.
Ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Herman menilai persoalan lingkungan memiliki cakupan luas dan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk ulama dan umat.
"Yang ketiga, lingkungan. Ini luas secara harfiah. Sebenarnya kita semua punya peran, para ulama dan umat," tuturnya.
MUI Diminta Tidak Pasif dan Perkuat Ekonomi Syariah
Herman menegaskan kepengurusan baru tidak boleh sekadar duduk di belakang meja. MUI harus produktif, aktif turun ke lapangan, dan membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.
"Jangan menjadi organisasi pasif. Harus aktif, turun ke lapangan, termasuk melakukan roadshow," tegasnya.
Selain urusan keagamaan, Herman mendorong MUI Sumsel memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dalam pengembangan ekonomi syariah. Peran MUI dinilai bisa memberi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Apresiasi untuk Kepengurusan Lama dan Keterlibatan Perempuan
Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada kepengurusan MUI Sumsel sebelumnya. Menurutnya, kondisi daerah tetap kondusif selama periode kepengurusan lalu.
"Alhamdulillah, kita saksikan pelantikan pengurus MUI berlangsung dengan khidmat. Saya ucapkan selamat, semoga istiqamah dan konsekuen. Terima kasih juga kepada kepengurusan lalu yang telah berjalan kondusif, zero conflict, baik dalam agama maupun antaragama. Ini salah satu kelebihan Sumsel," ujarnya.
Herman turut mengapresiasi semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam kepengurusan MUI Sumsel periode ini. Keterlibatan itu diharapkan tidak berhenti pada urusan administratif.
"Bagaimana emansipasi wanita itu jangan secara harfiah saja dilihat, tetapi bagaimana perempuan juga menebar kemanfaatan," katanya.
Pesan Keteladanan dan Pengingat dari MUI Pusat
Dalam kesempatan itu, Herman mengingatkan pentingnya keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus dikelola dengan baik agar tidak memicu perpecahan.
"Kita dahulu keteladanan. Apa pun perbedaan kita, cukup di dalam ruangan saja, jangan dibawa keluar," pesannya.
Herman juga mengaku bangga kepada pengurus yang bersedia mengemban amanah. Tugas sebagai pengurus organisasi keumatan, katanya, menuntut pengabdian dan keikhlasan.
"Saya bangga dan terima kasih kepada bapak ibu yang mau menjadi pengurus. Kerjanya banyak, tidak ada pamrih. Semata-mata untuk kemaslahatan umat, kebaikan negara dan wilayah kita, utamanya memberikan saran kepada pemimpin dalam berbagai tingkatan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat Buya Dr. KH. Anwar Abbas menegaskan jabatan dalam kepengurusan MUI merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Ia mengingatkan MUI agar senantiasa menjaga umat, terutama dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. MUI juga dituntut mampu merespons tantangan baru, termasuk derasnya pengaruh budaya luar melalui media sosial.
"Jangan sampai akidah umat bermasalah, ibadahnya bermasalah, dan akhlaknya bermasalah," pesannya.
Anwar menekankan MUI juga memiliki tanggung jawab menjaga bangsa dan negara. Indonesia, katanya, dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, yakni NKRI, Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa, serta UUD 1945 sebagai hukum dasar negara.
"Tugas ini tidak bisa kita pikul sendiri, tetapi bersama pemerintah dan Pak Gubernur," ujarnya.
