SUMATERA SELATAN — Guru Besar Universitas Pertamina Iman Kartolaksono Reksowardojo menilai pengujian bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi perlu dipercepat untuk memutus ketergantungan impor bensin. Ia menyoroti ketersediaan bahan baku dari tebu, singkong, dan jagung sebagai kendala utama yang masih harus dibenahi. Pemerintah sendiri menargetkan mandatori campuran bioetanol 10 persen (E10) mulai 2027.
Iman Kartolaksono Reksowardojo menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah forum di Jakarta pekan lalu. Menurutnya, pengembangan bioetanol berbasis komoditas dalam negeri tidak hanya soal energi, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi daerah.
Ia menekankan bahwa penerapan bahan bakar dengan kandungan etanol tinggi sudah seharusnya menjadi prioritas. Alasannya, impor bensin yang terus berjalan membuat posisi energi Indonesia rentan terhadap gejolak pasar global.
Bahan Baku Jadi Hambatan Utama
Meski mendorong percepatan, Iman mengakui pasokan bahan baku masih menjadi persoalan serius. Tebu, singkong, dan jagung sebagai sumber etanol dinilai belum tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mendukung skala produksi besar.
"Penerapan bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi ini harus dipercepat untuk menghentikan ketergantungan impor bensin di Indonesia. Namun yang menjadi kendala bahan baku etanol memanfaatkan komoditas dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung yang masih terbatas, tapi kalau sudah diterapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menggerakkan ekonomi daerah," ujar Iman.
Keterbatasan pasokan ini, menurutnya, harus dijawab dengan perencanaan lahan dan kemitraan petani yang matang. Tanpa itu, target campuran etanol yang lebih tinggi berisiko tidak tercapai tepat waktu.
Uji Komparasi Bioetanol vs Bensin Komersial
Iman juga menyoroti perlunya pengujian komparatif yang menyeluruh antara bioetanol dan bensin yang saat ini dijual di pasaran. Pengujian tersebut dinilai penting untuk membuktikan tingkat efisiensi dan emisi kedua jenis bahan bakar secara objektif.
"Sekarang ini sudah saatnya diuji mana yang lebih efisien antara BBM bioetanol dan bensin yang dijual saat ini," tegasnya.
Data dari pengujian semacam itu, lanjut Iman, akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan energi yang berpihak pada pengurangan emisi sekaligus menjaga daya beli konsumen.
Peta Jalan E10 hingga E50 Pemerintah
Dorongan Iman sejalan dengan rencana pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan mandatori campuran bioetanol 10 persen (E10) dapat diterapkan pada 2027.
Setelah E10 berjalan, pemerintah membidik penerapan E20 pada rentang 2028 hingga 2029. Peta jalan yang disiapkan bahkan menargetkan pengembangan hingga E50 dengan memanfaatkan komoditas lokal seperti tebu, singkong, dan jagung.
Saat ini, Pertamina baru memasarkan BBM berbasis campuran bioetanol 5 persen (E5) melalui produk Pertamax Green. Pemerintah ingin E10 diterapkan lebih luas terlebih dahulu guna menekan ketergantungan impor bensin sekaligus mematangkan industri dalam negeri sebelum melangkah ke E20.
Skema Pembiayaan Libatkan BUMN hingga Masyarakat
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional. Skema itu akan melibatkan badan usaha milik negara, swasta, hingga masyarakat.
Pemerintah akan berperan memastikan ketersediaan serta kepastian lahan dan legalitas kawasan. Masyarakat didorong menjadi bagian dari ekosistem usaha agar pengembangan bioetanol dapat dirasakan secara luas.
Hal tersebut disampaikan Amran usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Jakarta, Senin (21/9). Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.
"Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia," kata Amran.
Kebutuhan lahan 1 hingga 2 juta hektar itu menunjukkan skala pengembangan yang tidak kecil. Pemerintah perlu memastikan lahan yang disiapkan tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan nasional yang sudah lebih dulu menjadi prioritas.
