Pencarian

BPS: Ekonomi RI Harus Tumbuh 8% per Tahun agar Jadi Negara Maju 2040

Kamis, 12 November 2026 • 10:50:01 WIB
BPS: Ekonomi RI Harus Tumbuh 8% per Tahun agar Jadi Negara Maju 2040
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Sumatra di Medan, Kamis (12/11).

SUMATERA SELATAN — Indonesia perlu konsisten tumbuh 8% per tahun agar pendapatan per kapita melonjak dari US$5.120 ke US$14.000 dan menyandang status negara maju pada 2040. Badan Pusat Statistik menegaskan target itu bukan sekadar wacana, melainkan syarat matematis yang harus segera dieksekusi sebelum bonus demografi berakhir.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyatakan percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen per tahun merupakan konsekuensi langsung dari target pemerintah menyeberangkan Indonesia ke kelompok negara berpendapatan tinggi dalam 14 tahun ke depan. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Sumatra di Medan, Sumatra Utara, Kamis (12/11).

Menurut Sonny, jendela kesempatan itu sempit karena bertepatan dengan berakhirnya masa bonus demografi. "Kalau Indonesia konsisten 8 persen per tahun, maka kita dalam 14 tahun lagi itu bisa mencapai kondisi pendapatan per kapita yang tinggi atau negara maju. 14 tahun lagi itu berarti tahun 2040, persis di ujung bonus demografi kita berakhir," kata Sonny dalam forum tersebut.

Jarak Pendapatan per Kapita Masih Tiga Kali Lipat

Posisi Indonesia saat ini masih jauh dari ambang negara maju. Pendapatan per kapita berada di kisaran US$5.120, sementara syarat menjadi negara berpendapatan tinggi adalah US$14.000 per kapita. Artinya, dibutuhkan lonjakan hampir tiga kali lipat dalam waktu kurang dari satu setengah dekade.

Sonny menegaskan lompatan itu hanya mungkin terjadi jika pertumbuhan ekonomi tidak tersendat di level lima persen seperti beberapa tahun terakhir. "Maka supaya kita bisa loncat mencapai target pertumbuhan eh pertama mencapai target pendapatan per kapita tadi, kita setiap tahun harus bisa tumbuh ekonominya. Pertumbuhan ekonomi kita, seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus bisa mencapai 8 persen," ucapnya.

Target tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran ekonomi mengejar pertumbuhan tinggi, bukan sekadar stabil. BPS memposisikan angka delapan persen sebagai ambang minimum, bukan target opsional.

Sumatra Jadi Kontributor Kedua, tetapi Tumbuh di Bawah Nasional

Data BPS memperlihatkan ketimpangan yang perlu diatasi jika target nasional ingin tercapai. Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 tumbuh 5,47% secara tahunan. Sumatra menyumbang 22,55% terhadap produk domestik bruto nasional, terbesar kedua setelah Jawa yang menguasai 56,05%.

Namun pertumbuhan ekonomi Sumatra pada periode yang sama hanya 4,95%, di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan ini menjadi alasan forum regional digelar, dengan fokus pada hilirisasi sektor kehutanan, perkebunan, dan manufaktur sebagai sumber nilai tambah baru.

  • Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III-2026: 5,47% (yoy)
  • Pertumbuhan ekonomi Sumatra periode sama: 4,95% (yoy)
  • Kontribusi Sumatra terhadap PDB nasional: 22,55%
  • Kontribusi Jawa terhadap PDB nasional: 56,05%
  • Pendapatan per kapita saat ini: US$5.120
  • Ambang negara maju: US$14.000 per kapita

Hilirisasi Daerah Menjadi Kunci Realisasi Target

Forum bertema "Daerah Kuat Indonesia Berdaulat" itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan langkah konkret meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. Hadir sebagai pembicara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Wakil Bupati Belitung Syamsir, serta Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan.

Bagi pelaku usaha, sinyal dari BPS ini berarti kebijakan fiskal dan moneter ke depan kemungkinan diarahkan pada ekspansi, bukan pengetatan. Proyek hilirisasi di daerah, terutama yang menyentuh rantai pasok perkebunan dan kehutanan, berpeluang mendapat dukungan insentif lebih besar.

Investor perlu mencermati apakah target delapan persen konsisten dengan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selisih antara target dan realisasi pertumbuhan biasanya berujung pada

Follow palembangtoday.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: cnnindonesia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks