Pencarian

Komisi VII DPR Soroti Penyerapan KUR Sumsel Rp 7 Triliun, Gubernur Herman Deru Tak Hadir

Sabtu, 07 November 2026 • 13:17:01 WIB
Komisi VII DPR Soroti Penyerapan KUR Sumsel Rp 7 Triliun, Gubernur Herman Deru Tak Hadir
Rapat kerja Komisi VII DPR RI di Palembang membahas penyerapan KUR dan kawasan industri tanpa kehadiran Gubernur Sumsel Herman Deru.

PALEMBANG — Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Palembang berlangsung tanpa Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Rapat kerja yang sedianya membahas pembiayaan UMKM dan kawasan industri itu akhirnya ditunda seluruhnya.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Edward Candra membenarkan ketidakhadiran orang nomor satu di provinsi tersebut. Menurut Edward, Gubernur sedang menjalankan agenda Safari Jumat.

"Gubernur tidak hadir sedang Safari Jumat," ucap Edward singkat.

Dari Rp 277 Triliun KUR Nasional, Sumsel Baru Serap Rp 7 Triliun

Ketua Tim Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga memaparkan data penyerapan KUR di hadapan peserta rapat. Dari total penyaluran KUR nasional Rp 277 triliun, Sumsel baru menyerap sekitar Rp 7 triliun.

Kontribusi Sumsel terhadap KUR nasional hanya 2,5 persen. Provinsi lain, menurut Lamhot, mampu menyerap di kisaran 10 hingga 20 persen.

Lamhot menilai angka itu tidak masuk akal mengingat karakteristik ekonomi Sumsel. Daerah ini dikenal sebagai wilayah migas dan pertambangan dengan aktivitas usaha yang seharusnya menopang pembiayaan UMKM.

"Sumsel ini daerah migas dan pertambangan, tetapi penyerapan KUR-nya sangat kecil," ujar Lamhot.

104 Desa Wisata, Nol Berstatus Mandiri

Selain soal KUR, dewan menyoroti dua persoalan lain: belum adanya kawasan industri yang memadai dan sektor pariwisata yang jalan di tempat. Dari 104 desa wisata di Sumsel, belum ada satu pun yang berstatus mandiri.

Hanya empat desa yang masuk kategori maju. Sisanya masih tertinggal di tahap awal pengembangan.

Dua temuan itu saling terkait. Tanpa kawasan industri yang jelas, nilai tambah produk lokal sulit tumbuh. Sementara desa wisata yang belum mandiri menandakan potensi kunjungan belum terkelola menjadi pendapatan warga.

Agenda Strategis Batal, Pejabat Eselon I Pusat Ikut Menunggu

Rapat kerja itu melibatkan pejabat eselon I dari kementerian di Jakarta. Kehadiran mereka seharusnya menjadi forum sinkronisasi kebijakan pusat-daerah untuk pembiayaan UMKM.

Ketiadaan gubernur membuat agenda tersebut tidak bisa dilanjutkan. Penundaan total pun diambil, tanpa kepastian jadwal pengganti dalam pemberitaan yang ada.

Bagi pelaku UMKM Sumsel, persoalan penyerapan KUR bukan sekadar angka statistik. Rendahnya serapan berarti akses modal murah belum menjangkau warung, pedagang pasar, dan usaha rumahan yang menjadi tulang punggung ekonomi kampung.

Follow palembangtoday.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: brilian-news.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks