PALEMBANG — Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Palembang berlangsung tanpa Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Rapat kerja yang sedianya membahas pembiayaan UMKM dan kawasan industri itu akhirnya ditunda seluruhnya.
Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Edward Candra membenarkan ketidakhadiran orang nomor satu di provinsi tersebut. Menurut Edward, Gubernur sedang menjalankan agenda Safari Jumat.
"Gubernur tidak hadir sedang Safari Jumat," ucap Edward singkat.
Dari Rp 277 Triliun KUR Nasional, Sumsel Baru Serap Rp 7 Triliun
Ketua Tim Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga memaparkan data penyerapan KUR di hadapan peserta rapat. Dari total penyaluran KUR nasional Rp 277 triliun, Sumsel baru menyerap sekitar Rp 7 triliun.
Kontribusi Sumsel terhadap KUR nasional hanya 2,5 persen. Provinsi lain, menurut Lamhot, mampu menyerap di kisaran 10 hingga 20 persen.
Lamhot menilai angka itu tidak masuk akal mengingat karakteristik ekonomi Sumsel. Daerah ini dikenal sebagai wilayah migas dan pertambangan dengan aktivitas usaha yang seharusnya menopang pembiayaan UMKM.
"Sumsel ini daerah migas dan pertambangan, tetapi penyerapan KUR-nya sangat kecil," ujar Lamhot.
104 Desa Wisata, Nol Berstatus Mandiri
Selain soal KUR, dewan menyoroti dua persoalan lain: belum adanya kawasan industri yang memadai dan sektor pariwisata yang jalan di tempat. Dari 104 desa wisata di Sumsel, belum ada satu pun yang berstatus mandiri.
Hanya empat desa yang masuk kategori maju. Sisanya masih tertinggal di tahap awal pengembangan.
Dua temuan itu saling terkait. Tanpa kawasan industri yang jelas, nilai tambah produk lokal sulit tumbuh. Sementara desa wisata yang belum mandiri menandakan potensi kunjungan belum terkelola menjadi pendapatan warga.
Agenda Strategis Batal, Pejabat Eselon I Pusat Ikut Menunggu
Rapat kerja itu melibatkan pejabat eselon I dari kementerian di Jakarta. Kehadiran mereka seharusnya menjadi forum sinkronisasi kebijakan pusat-daerah untuk pembiayaan UMKM.
Ketiadaan gubernur membuat agenda tersebut tidak bisa dilanjutkan. Penundaan total pun diambil, tanpa kepastian jadwal pengganti dalam pemberitaan yang ada.
Bagi pelaku UMKM Sumsel, persoalan penyerapan KUR bukan sekadar angka statistik. Rendahnya serapan berarti akses modal murah belum menjangkau warung, pedagang pasar, dan usaha rumahan yang menjadi tulang punggung ekonomi kampung.