PALEMBANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra memimpin langsung Rapat Monitoring Penyerapan KUR di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Selasa (10/11/2026). Forum itu menghasilkan koreksi resmi atas narasi yang berkembang pasca-rapat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
Angka 2,5% yang sempat mengemuka dipastikan bukan persentase penyerapan atas plafon alokasi anggaran KUR daerah. Nilai itu merupakan perbandingan parsial penyaluran KUR Sumsel terhadap total penyaluran KUR secara nasional.
Realisasi Rp 8,08 Triliun dan Peringkat 9 dari 34 Provinsi
Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM bersama Kanwil DJPb Provinsi Sumsel mencatat penyaluran KUR di Bumi Sriwijaya hingga November 2026 mencapai Rp 8,08 triliun. Capaian itu setara 91,04% dari total kuota atau alokasi plafon Rp 8,88 triliun.
Dengan angka tersebut, Sumatera Selatan konsisten menempati peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia. Penyaluran KUR juga menjangkau 101.083 debitur UMKM di wilayah ini.
Segmen Mikro Mendominasi 65,78% Penyaluran
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel Nana Riana memaparkan rincian sebaran KUR di wilayahnya. Berdasarkan skema penyaluran, sebanyak 65,78% penyaluran KUR Sumatera Selatan berada pada segmen Skema Mikro.
Dominasi segmen mikro itu menunjukkan orientasi penyaluran ke pelaku usaha berskala kecil. Rapat monitoring dihadiri jajaran Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Sumsel, OJK, Bank Indonesia, Himbara, serta Bank Sumsel Babel.
Mengapa Klarifikasi Ini Penting bagi Debitur UMKM
Koreksi resmi ini menutup ruang tafsir yang sempat membuat capaian KUR Sumsel terkesan rendah. Bagi calon debitur, data SIKP menjadi rujukan utama untuk melihat sisa kuota plafon yang masih tersedia hingga akhir tahun.
Pemprov Sumsel menegaskan bahwa angka 2,5% tidak mencerminkan kinerja penyerapan daerah. Realisasi 91,04% dari plafon menjadi dasar penilaian posisi Sumsel di peringkat nasional.