SUMATERA SELATAN — Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah Rp 23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham yang terungkap dalam 10 pelanggaran pasar modal sepanjang periode pengawasan. Selain itu, regulator menjatuhkan denda administratif Rp 3,71 miliar kepada para pelanggar. Perintah pengembalian tersebut belum tentu terealisasi seluruhnya karena masih berstatus kewajiban yang dibebankan OJK.
OJK menegaskan nilai tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan nilai yang sudah terealisasi pengembaliannya. Sanksi denda yang dijatuhkan dalam rangkaian penindakan ini mencapai Rp 3,71 miliar.
Dua Kasus Manipulasi Terbesar: HOMI dan SAMF
Kasus pertama menyangkut manipulasi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham HOMI.
Pola transaksi tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait, sehingga perdagangan tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Nilai keuntungan tidak sah dari kasus ini mencapai Rp 6.893.961.022.
Pihak yang dikenai sanksi meliputi korporasi PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman selaku Direktur SMB, Hermanto yang memiliki akses atas rekening bank SMB, dan Indra S selaku adik Hermanto. Seorang manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas juga terlibat dalam pelanggaran.
OJK memerintahkan SMB, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S mengembalikan keuntungan tidak sah Rp 6,89 miliar. Teddi dilarang berkegiatan di sektor Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (PMDK) selama lima tahun, Hermanto 10 tahun, dan Indra S tiga tahun. Sebanyak 15 perusahaan efek juga diminta menutup rekening 15 investor terkait.
Manipulasi Saham SAMF Libatkan Pihak Afiliasi Emiten
Kasus kedua terkait transaksi saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) pada 4-19 Mei 2021. OJK menemukan pola transaksi yang menyesatkan dan melibatkan sejumlah pihak yang saling terhubung.
Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat tercatat melakukan transaksi saham SAMF dari alamat yang sama, yakni di PT Bintang Pagi Kapital. OJK juga menemukan keterkaitan JK Kristiyono dan SBM dengan SAMF.
JK Kristiyono menjabat sebagai Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, perusahaan afiliasi SAMF. Sementara Direksi SBM, Mariyati dan Hariyanto, diketahui merupakan pegawai SAMF.
JK Kristiyono dan SBM diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah Rp 10.836.819.367. Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat wajib mengembalikan Rp 1.717.032.907.
JK Kristiyono, SBM, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun. Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenai larangan 10 tahun.
Sanksi Tidak Berhenti di Denda Administratif
OJK menegaskan penegakan hukum tidak hanya melalui pengenaan denda administratif. Regulator juga menjatuhkan perintah pengembalian keuntungan tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan.
"Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat," tulis OJK dalam keterangan tersebut.
Praktik manipulasi perdagangan saham dinilai menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan. Kondisi itu dapat mengganggu pembentukan harga saham yang wajar sekaligus menggerus kepercayaan investor terhadap integritas pasar.
Pesan OJK untuk Emiten dan Pengurus Perusahaan
OJK mengingatkan emiten dan pengurus perusahaan untuk menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Kewajiban lain mencakup kepatuhan terhadap aturan transaksi material, transaksi afiliasi, dan pelaporan keuangan.
Bagi investor, rangkaian sanksi ini menjadi sinyal bahwa pengawasan transaksi saham diperketat, terutama pada pola perdagangan yang melibatkan banyak rekening terkait. Penutupan rekening efek dan larangan berkegiatan di sektor PMDK membatasi ruang gerak pelaku di pasar.