PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memulai tahapan pemeriksaan terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, memimpin langsung Entry Meeting tersebut di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (6/4/2026).
Dalam arahannya, Sekda memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan proaktif guna mendukung kelancaran tim auditor di lapangan.
Edward Candra menekankan bahwa keberhasilan audit sangat bergantung pada komunikasi yang baik dan ketersediaan data yang akurat dari setiap instansi. Ia meminta para Kepala OPD untuk selalu siap siaga dan mudah dihubungi selama proses pemeriksaan berlangsung.
"Saya minta seluruh jajaran kooperatif. Pastikan data dan informasi yang dibutuhkan tim BPK tersedia dengan akurat dan tepat waktu. Ini adalah wujud nyata akuntabilitas kita kepada masyarakat," tegas Edward.
Audit ini dipandang sebagai langkah krusial untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Sekda, target tersebut hanya bisa dicapai jika tata kelola keuangan daerah dijalankan sesuai standar dan didukung oleh keterbukaan informasi selama proses audit.
Wakil Penanggung Jawab Tim BPK Sumsel, Wenny Lia, memaparkan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 6 April hingga 8 Mei 2026. Fokus utama pemeriksaan meliputi:
Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Kecukupan pengungkapan informasi keuangan.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Pihak BPK berharap dukungan penuh dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel agar proses audit berjalan efektif dan mampu memberikan gambaran yang objektif terhadap kondisi keuangan daerah.