PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi yang diberi nama SIGUNTANG. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumsel Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026).
Herman Deru menegaskan bahwa inovasi ini bukan sekadar peningkatan kapasitas teknis, melainkan ruang konsolidasi untuk mempertahankan prestasi Sumatera Selatan yang telah meraih predikat TP2DD Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera pada tahun 2025.
Komitmen Digitalisasi Daerah
Gubernur berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumsel memperkuat komitmen dan koordinasi dalam mendorong percepatan digitalisasi. Hal ini krusial untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelaporan kinerja secara berkelanjutan.
“Inovasi ini sangat penting untuk menjaga capaian kita. Saya minta seluruh daerah menghadirkan inovasi yang memudahkan masyarakat, sehingga prestasi yang sudah diraih dapat terus kita tingkatkan,” ujar Herman Deru.
Target Optimalisasi Pendapatan
Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan, memaparkan bahwa kehadiran SIGUNTANG bertujuan untuk menciptakan pengolahan data yang lebih terintegrasi dan berdaya guna. Berdasarkan data saat ini, baru sekitar 43,7 persen kendaraan di Sumsel yang tercatat telah melakukan pembayaran pajak.
“Kami optimis aplikasi SIGUNTANG akan memperkuat basis data pendapatan daerah. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, potensi pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan dapat dioptimalkan secara maksimal,” jelas Achmad Rizwan.
Dukungan Perbankan dan Aparat Keamanan
Apresiasi juga datang dari Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, Aries Permadi, yang menilai Pemprov Sumsel sangat konsisten dalam memimpin percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.
Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Maesa Soegriwo, Kakanwil PT Jasa Raharja Sumsel Mulkan, serta Dirut Bank Sumsel Babel (BSB) Marzuki, sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam menyukseskan pengelolaan pajak daerah yang transparan.
