PALEMBANG — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) menyatakan diri siap menjaga pasokan listrik di tengah ancaman krisis energi yang dipicu konflik geopolitik dan perubahan iklim. Kesiapan itu disampaikan dalam forum Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mempertemukan Dewan Energi Nasional, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha di Palembang, Jumat (30/07/26).
Dalam forum bertema "Akselerasi Kapasitas Publik dalam Pemahaman Kebijakan Energi Nasional (KEN), Isu Strategis, dan Cadangan Energi Nasional" itu, PLN tidak hanya memamerkan infrastruktur. Lebih dari itu, perusahaan pelat merah ini menekankan pentingnya kecepatan membaca kondisi sistem dan koordinasi antarlembaga sebagai kunci penanganan gangguan.
Manager Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) S2JB, Yanuardi Arief Budiyono, yang mewakili General Manager PLN UID S2JB sebagai panelis, memaparkan sejumlah langkah konkret. Penguatan keandalan dilakukan lewat pemeliharaan jaringan distribusi, digitalisasi operasi, dan pemantauan sistem berbasis data.
“PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik melalui inovasi, transformasi digital, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yanuardi.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan personel menghadapi kondisi kontingensi juga menjadi prioritas. Artinya, ketika gangguan terjadi, petugas di lapangan sudah punya protokol yang jelas dan teruji.
Sosialisasi ini dibuka oleh Anggota Dewan Energi Nasional, Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng. Ia mengingatkan bahwa energi adalah fondasi pembangunan nasional sekaligus instrumen menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketahanan energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula kemampuan Indonesia menghadapi tantangan energi di masa depan,” kata Johni.
Ia menyebut konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perubahan iklim menuntut kebijakan energi yang adaptif. Pemahaman publik terhadap kebijakan ini dinilai krusial agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dengan arah yang sama.
Dalam diskusi panel, Anggota DEN Unggul Priyanto membeberkan skenario ketahanan energi nasional. Ia menyoroti perlunya diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan penyangga untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik.
Unggul juga menekankan pentingnya peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) serta sistem mitigasi risiko. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, akademisi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. Eddy Ibrahim, M.S., CP., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng., menyoroti peran riset dan inovasi. Menurutnya, transformasi energi daerah tidak akan berjalan optimal tanpa pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni.
Di sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Akhirul Jaya Wardana, S.T., M.Eng., memaparkan strategi lokal. Pihaknya fokus pada penguatan ketahanan energi dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai dengan potensi wilayah.
Forum ini menghasilkan satu kesimpulan: tantangan energi tidak bisa diselesaikan satu institusi seorang diri. Penguatan cadangan, diversifikasi sumber, efisiensi, dan keandalan infrastruktur membutuhkan pembagian peran yang jelas.
Bagi PLN UID S2JB, sinergi ini menjadi jembatan agar kebijakan nasional bisa diterjemahkan sampai tingkat operasional. Dengan sistem yang kian terdigitalisasi dan personel yang siaga, PLN menyatakan siap mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.