PALEMBANG — Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Dalam ajang penganugerahan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Pemkab Muba berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus, yaitu Terbaik III Anggota JDIH dan Terbaik III Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk kategori pemerintah daerah.
Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Bupati Muba Bidang Keuangan, Haryadi, yang didampingi Kabag Hukum Setda Pemkab Muba, Yunita. Penyerahan berlangsung di sela-sela Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (19/8/2026).
Haryadi menyampaikan bahwa capaian ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan atas kerja nyata jajaran perangkat daerah. Menurutnya, penghargaan ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis hukum.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum serta pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Musi Banyuasin,” ujar Haryadi dalam keterangannya, Rabu.
Ia menambahkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkomitmen memastikan setiap regulasi dan informasi hukum terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang konsisten membenahi sistem hukumnya. Menurutnya, penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam membangun birokrasi yang akuntabel.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola hukum yang semakin baik,” kata Maju.
Di ajang yang sama, sejumlah daerah lain juga meraih penghargaan. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi yang paling banyak membawa pulang penghargaan, dengan tiga kategori sekaligus, termasuk Terbaik I JDIH tingkat wilayah Sumsel. Sementara itu, Kabupaten Muara Enim menyusul di posisi kedua untuk kategori serupa.
Persaingan ketat antar daerah ini dinilai menjadi indikator positif bagi penguatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Sumatera Selatan. Bagi Muba, dua penghargaan ini diharapkan mampu memperkuat posisi daerah dalam pelayanan informasi hukum yang lebih modern dan terbuka.